Bandarlampung (LW): Penguatan sektor peternakan telur di Lampung tidak cukup hanya berorientasi pada stabilitas harga di pasar. Lebih dari itu, pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang mampu memberikan kepastian usaha bagi peternak sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Imelda, S.H., menegaskan peternak merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketersediaan pangan bergizi. Namun hingga kini, mereka masih dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari fluktuasi harga pakan, ketidakpastian pasar, hingga belum optimalnya industri hilir yang mampu menyerap hasil produksi secara berkelanjutan.
“Kita tidak boleh membiarkan peternak hanya bertahan menghadapi gejolak pasar. Yang harus dibangun adalah ekosistem usaha yang sehat sehingga peternak memiliki kepastian untuk berkembang, bukan sekadar bertahan,” ujar Imelda, Selasa (4/8).
Anggota Fraksi PAN DPRD Lampung itu menilai pembangunan ekosistem peternakan harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut meliputi stabilisasi harga pakan, peningkatan produktivitas, penguatan distribusi, perluasan akses pasar, hingga pengembangan industri pengolahan telur yang mampu memberikan nilai tambah bagi hasil produksi peternak.
Menurut Imelda, keberhasilan sektor peternakan tidak hanya diukur dari stabilnya harga telur di tingkat konsumen, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan peternak sebagai pelaku utama produksi.
“Ketika peternak memperoleh keuntungan yang layak, mereka akan terus meningkatkan produksi. Dampaknya, pasokan telur tetap terjaga, harga lebih stabil, dan masyarakat memperoleh akses terhadap sumber protein hewani yang berkualitas dengan harga yang terjangkau,” katanya.
Imelda juga mendorong Pemerintah Provinsi Lampung memperluas penyerapan produksi telur peternak lokal melalui berbagai program pemenuhan gizi masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut akan memberikan kepastian pasar bagi peternak sekaligus mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Selain itu, ia menilai sudah saatnya Lampung mempercepat pengembangan industri hilir berbasis telur. Kehadiran industri pengolahan diyakini mampu menciptakan nilai tambah, menarik investasi, membuka lapangan kerja, sekaligus mengurangi ketergantungan peternak pada penjualan telur segar yang rentan terhadap fluktuasi harga.
“DPRD Provinsi Lampung akan terus mengawal setiap kebijakan yang benar-benar berpihak kepada peternak. Tujuan akhirnya bukan hanya menjaga stabilitas harga, tetapi menciptakan peternak yang sejahtera, industri peternakan yang kuat, serta ketahanan pangan daerah yang semakin kokoh,” tegasnya.
Komitmen tersebut sejalan dengan langkah Pemerintah Provinsi Lampung bersama Persatuan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Petelur Lampung yang memperkuat sinergi membangun ekosistem peternakan telur. Upaya itu dibahas dalam Rapat Penguatan Ekosistem Peternak Telur dan Kemandirian Pangan di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Senin (3/8/2026), yang dipimpin langsung Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Rapat tersebut membahas strategi menjaga stabilitas harga pakan dan telur, memperkuat rantai pasok, memperluas keterlibatan peternak dalam program pangan daerah, serta meningkatkan konsumsi telur sebagai sumber protein hewani. (LW)
