Bandarlampung (LW): Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung sekaligus Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung Heni Susilo menegaskan bahwa surplus perdagangan luar negeri yang kembali diraih Provinsi Lampung harus menjadi motor peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar capaian statistik. Menurutnya, momentum positif tersebut harus dimanfaatkan untuk mempercepat hilirisasi industri, memperkuat UMKM, dan menciptakan nilai tambah bagi komoditas unggulan daerah.
Pernyataan itu disampaikan Heni menyikapi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan neraca perdagangan luar negeri Provinsi Lampung kembali mencatat surplus berkat kuatnya kinerja ekspor komoditas unggulan seperti kopi, sawit, karet, singkong, udang, serta berbagai hasil pertanian dan perkebunan lainnya.
“Surplus perdagangan luar negeri Lampung merupakan kabar yang menggembirakan. Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung beserta seluruh pihak yang telah bekerja keras mendorong peningkatan kinerja ekspor daerah. Ini menunjukkan bahwa produk-produk unggulan Lampung masih mampu bersaing di pasar global,” ujar Heni, Rabu (5/8/2026).
Meski demikian, Heni mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh berhenti sebagai catatan angka semata. Menurutnya, manfaat surplus perdagangan harus benar-benar dirasakan oleh petani, nelayan, pelaku usaha, koperasi, hingga UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Surplus perdagangan ini jangan sampai hanya menjadi angka statistik saja, tetapi harus kita pastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, pelaku usaha, petani, nelayan, koperasi, dan UMKM yang menjadi bagian dari rantai ekonomi daerah,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Lampung yang membidangi keuangan, pendapatan, dan perekonomian daerah, Heni menilai tantangan terbesar saat ini bukan sekadar meningkatkan volume ekspor, melainkan menciptakan nilai tambah melalui penguatan industri pengolahan di dalam daerah.
Ia menyoroti masih dominannya ekspor komoditas Lampung dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai ekonomi yang diperoleh daerah belum maksimal.
“Karena itu, upaya peningkatan nilai tambah harus menjadi prioritas melalui penguatan industri pengolahan. Komoditas unggulan Lampung jangan hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga dalam bentuk produk jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, mampu membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Heni menegaskan, arah pembangunan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menekankan peningkatan daya saing produk nasional dan penciptaan nilai tambah ekonomi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga mengamanatkan pembangunan industri berbasis hilirisasi guna memperkuat struktur ekonomi nasional dan daerah.
Untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, Heni mendorong Pemerintah Provinsi Lampung mengambil sejumlah langkah strategis. Di antaranya mempercepat pembangunan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan seperti kopi, singkong, sawit, karet, kakao, dan hasil perikanan; memperluas akses pembiayaan, pendampingan, serta sertifikasi bagi UMKM agar mampu menembus pasar ekspor; memperkuat kolaborasi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan BUMD dalam pengembangan kawasan industri; meningkatkan infrastruktur logistik dan pelabuhan guna menekan biaya distribusi; serta menyusun peta jalan hilirisasi daerah yang terintegrasi dengan RPJMD dan kebijakan pembangunan industri nasional.
Menurut Heni, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari tingginya nilai ekspor, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Ketika petani memperoleh harga yang lebih baik, UMKM naik kelas menjadi eksportir, industri pengolahan tumbuh, dan lapangan kerja bertambah, di situlah surplus perdagangan benar-benar menjadi kesejahteraan bagi rakyat Lampung,” tutupnya. (LW)
