Bandarlampung (LW): Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, memastikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 telah menghasilkan sejumlah penyesuaian strategis. Rasionalisasi anggaran dilakukan untuk memastikan postur APBD lebih sehat, efisien, dan sepenuhnya mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung.
Pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu difokuskan pada penyelarasan berbagai pos anggaran yang dinilai belum sesuai dengan ketentuan, sekaligus menyesuaikan kondisi riil kemampuan keuangan daerah.
“Hasil pembahasan bersama TAPD memang merupakan upaya kami dalam proses penganggaran untuk meluruskan hal-hal yang belum sesuai. Seperti pada pembahasan sebelumnya, ini menjadi komitmen kita bersama,” ujar Giri, Kamis (6/8) malam.
Menurutnya, DPRD masih menemukan sejumlah komponen belanja yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah belanja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang nilainya masih melampaui batas 2,5 persen sebagaimana diatur oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tak hanya itu, Badan Anggaran DPRD juga melakukan penyisiran terhadap belanja operasional serta belanja barang dan jasa sebagai langkah efisiensi agar anggaran daerah lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Giri menegaskan, hasil rasionalisasi anggaran tersebut kemudian diarahkan untuk memperkuat tiga program unggulan Gubernur Lampung, yakni pembangunan dan peningkatan infrastruktur, hilirisasi sektor pertanian, serta penguatan infrastruktur pertanian.
“Atas komitmen bersama, kami sepakat bahwa program-program unggulan Bapak Gubernur, baik di bidang infrastruktur, hilirisasi pertanian, maupun infrastruktur pertanian, harus menjadi titik fokus bersama. Karena itu, hasil pembahasan juga mengarah pada penyesuaian anggaran pada tiga komponen tersebut,” tegasnya.
Di sisi lain, APBD Perubahan 2026 juga mengalami penyesuaian pada sisi pendapatan. Koreksi dilakukan setelah melihat realisasi pendapatan daerah hingga pertengahan tahun yang belum mencapai target.
Giri mengungkapkan, target pendapatan daerah dikoreksi turun hampir Rp100 miliar, dari semula sekitar Rp1,3 triliun menjadi sekitar Rp1,2 triliun. Penyesuaian tersebut berdampak pada penurunan belanja daerah agar keseimbangan fiskal tetap terjaga.
“Kami berharap target yang telah ditetapkan tetap bisa tercapai. Tentu ini bukan hanya menjadi kerja OPD semata, tetapi juga memerlukan dukungan dan doa dari masyarakat Provinsi Lampung,” katanya.
Ia menegaskan, penyesuaian APBD bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan langkah realistis untuk menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai prioritas.
Sementara itu, Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung bersama TAPD telah menggelar rapat intensif selama beberapa hari terakhir untuk menyelaraskan postur APBD Perubahan 2026. Hasil pembahasan tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung pada Jumat (7/8/2026) untuk memperoleh persetujuan bersama sebelum ditetapkan menjadi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. (LW)
