Bandarlampung (LW): Antrean BBM yang mengular di sejumlah SPBU Lampung mulai dikhawatirkan menekan sektor produktif. Jika pasokan tak segera dibenahi, dampaknya bukan hanya dirasakan pengendara, tetapi bisa merembet ke pertanian, industri, nelayan, distribusi pangan hingga inflasi.
Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, mengatakan BBM merupakan bagian penting dari rantai produksi dan distribusi. Kelangkaan pasokan berpotensi mengerek biaya operasional sekaligus mengganggu aktivitas sektor produktif.
“Kalau BBM sulit didapat dan antreannya panjang, dampaknya bukan hanya kendaraan berhenti. Aktivitas industri dan pertanian juga bisa ikut terganggu,” ujar Fatikhatul, Kamis (17/9).
Menurutnya, sektor pertanian menjadi salah satu yang paling membutuhkan kepastian pasokan BBM. Mulai dari pengolahan lahan, penggunaan alat dan mesin pertanian hingga pengangkutan hasil panen sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
“Jangan sampai persoalan BBM justru mengganggu produksi pangan. Kita sedang mendorong produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, tetapi di sisi lain petani kesulitan mendapatkan bahan bakar,” tegasnya.
Fatikhatul meminta pemerintah melihat kebutuhan BBM secara lebih komprehensif. Perhitungan kuota tidak cukup hanya berdasarkan jumlah kendaraan, tetapi juga harus memperhitungkan kebutuhan pertanian, industri, distribusi pangan dan aktivitas ekonomi lainnya.
“Kuota ditambah, distribusinya juga harus diawasi. Jangan sampai kuota bertambah tetapi persoalan di lapangan tetap terjadi,” katanya.
Senada, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, mengingatkan dampak antrean BBM terhadap Lampung sebagai salah satu sentra komoditas pertanian nasional.
Menurutnya, berbagai komoditas Lampung seperti sayur-mayur, cabai dan kebutuhan pangan lainnya banyak dipasok ke DKI Jakarta, Jabodetabek dan wilayah seberang.
“Lampung ini sentra berbagai komoditas pertanian. Banyak kebutuhan untuk Jakarta dan wilayah seberang pasokannya berasal dari Lampung karena secara geografis kita paling dekat,” ujar Ahmad Basuki.
Karena itu, terganggunya pasokan BBM berpotensi menciptakan efek domino. Di tingkat petani, harga komoditas bisa tertekan apabila distribusi hasil panen terganggu. Sebaliknya, ketika pasokan ke daerah tujuan tersendat, harga di tingkat konsumen berpotensi meningkat.
“Petani bisa dirugikan karena ekspedisi terganggu. Di sisi lain, pasokan komoditas yang dikirim ke luar daerah juga terhambat. Akhirnya konsumen mendapatkan harga lebih tinggi,” katanya.
Abas -sapaan karib Ahmad Basuki- mengatakan persoalan tersebut semakin serius karena sebagian komoditas pertanian memiliki daya simpan pendek. Jika distribusi terlambat, kualitas komoditas dapat menurun bahkan rusak sebelum sampai ke pasar.
“Kalau distribusinya terganggu, barang bisa rusak sebelum sampai ke konsumen. Jadi bukan hanya petani yang rugi, pengusaha ekspedisi juga terdampak, sementara konsumen menghadapi harga yang lebih tinggi,” jelasnya.
Dampak serupa, lanjut Abas, juga berpotensi dirasakan sektor pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian (alsintan), khususnya saat musim panen.
“Combine harvester, traktor dan berbagai alat pertanian lainnya membutuhkan solar. Kebutuhan ini harus dipastikan,” ujarnya.
Tak hanya pertanian, Abas turut menyoroti kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan. Ia menyebut pasokan solar bersubsidi untuk nelayan di Lampung saat ini disebut tidak memenuhi total kebutuhan.
“Ini tentu efeknya luar biasa. Nelayan juga membutuhkan kepastian pasokan BBM untuk menjalankan aktivitasnya,” katanya.
Menurut Abas, persoalan tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi apabila tidak segera ditangani. Gangguan distribusi pangan dari Lampung ke wilayah konsumen besar seperti Jabodetabek dapat memengaruhi harga komoditas.
“Lampung merupakan sentra komoditas pangan yang setiap hari dibutuhkan, khususnya untuk menyuplai daerah tetangga, DKI Jakarta dan sekitarnya. Kondisi ini tentu bisa berdampak terhadap inflasi,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat segera melakukan intervensi, termasuk menambah pasokan BBM bersubsidi untuk sektor-sektor produktif.
“Persoalannya sudah tergambar. Tinggal pemerintah pusat melakukan intervensi, termasuk penambahan pasokan. Jangan sampai terganggunya BBM kemudian berdampak lebih jauh terhadap distribusi sayur-mayur dan komoditas pertanian lainnya,” pungkas Ahmad Basuki. (LW)
