Kisah di balik curhatan mahasiswa semester 7 Itera
Bandarlampung (LW): Bagi Budiman AS, kursi DPRD bukan sekadar tempat menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ada pengabdian yang jauh lebih dekat dengan rakyat, yakni memastikan persoalan yang dihadapi warga tidak berubah menjadi jalan buntu.
Salah satu kisah itu kembali mencuat saat seorang mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (ITERA) mengungkap pengalaman pribadinya di hadapan Budiman dan para warga Tanjung Baru dalam kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Bandarlampung, Sabtu (12/9).
Mahasiswa tersebut mengaku pernah mendapat bantuan Budiman ketika ijazah SMA-nya tertahan karena persoalan biaya pendidikan sebesar Rp12 juta.
Kini, ia telah duduk di semester tujuh ITERA dan tengah menyusun skripsi.
“Perkenalkan Pak, saya salah satu warga yang merasakan kebaikan Bapak, karena pernah dibantu Bapak menebus ijazah saya sewaktu saya masih SMA, Rp12 juta. Alhamdulillah sekarang saya kuliah semester 7 di Itera pak, dan saya lagi nyusun skripsi. Saya berdoa semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan kebaikan ini tertular untuk yang lain juga,” ujarnya.
Kisah tersebut menjadi gambaran bagaimana peran wakil rakyat dapat hadir dalam persoalan yang sangat nyata di tengah masyarakat.
Budiman memang dikenal sebagai anggota DPRD Lampung yang cukup aktif membantu warga dalam persoalan pendidikan, khususnya terkait ijazah siswa yang tertahan akibat tunggakan SPP maupun uang komite.
Baginya, pendidikan tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan ekonomi.
Sebab, ijazah bukan sekadar selembar dokumen. Di baliknya ada masa depan seorang anak, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, hingga memperbaiki kehidupan keluarganya.
“Kalau ada anak yang sudah menyelesaikan pendidikan tetapi ijazahnya tertahan karena persoalan biaya, tentu kita harus mencari jalan keluarnya. Jangan sampai persoalan ekonomi memutus masa depan mereka,” kata Budiman.
Menurutnya, fungsi DPRD pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan masyarakat.
Legislasi, penganggaran dan pengawasan bukan sekadar rutinitas kelembagaan, melainkan instrumen untuk memastikan hak-hak masyarakat mendapatkan perhatian dan pelayanan yang semestinya.
“Menjadi wakil rakyat itu bukan hanya hadir dalam rapat atau menjalankan fungsi kedewanan. Yang paling penting adalah bagaimana keberadaan kita bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Budiman juga menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi.
Menurutnya, Pancasila tidak boleh berhenti sebagai hafalan atau sekadar seremoni dalam kegiatan kenegaraan. Nilai-nilainya harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
Terutama dalam membangun karakter generasi muda agar memiliki moral, etika, sopan santun, rasa cinta tanah air dan kepedulian terhadap sesama.
“Pancasila harus menjadi benteng karakter generasi penerus. Bukan hanya dihafalkan, tetapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Budiman menilai kepedulian sosial, termasuk membantu anak-anak mendapatkan kembali hak pendidikannya, merupakan bagian dari pengamalan nilai Pancasila.
Sebab, semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama tidak cukup hanya dibicarakan. Nilai tersebut harus hadir dalam tindakan.
Di sisi lain, Budiman juga mengapresiasi kinerja Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam mendorong pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan Lampung membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD dan seluruh elemen masyarakat agar berbagai kebijakan yang dilahirkan benar-benar memberikan manfaat langsung.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi antara pemerintah, DPRD dan masyarakat. Yang paling penting, hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Bagi Budiman, pengabdian sebagai wakil rakyat pada akhirnya bukan tentang seberapa besar jabatan yang dimiliki, melainkan seberapa jauh kehadirannya mampu membuka jalan bagi masyarakat.
Dan bagi seorang mahasiswa yang pernah kehilangan akses atas ijazahnya, bantuan Rp12 juta itu bukan sekadar menyelesaikan tunggakan.
Bantuan tersebut telah mengembalikan satu hal yang jauh lebih mahal, yakni kesempatan untuk melanjutkan masa depan. (LW)
