Bandarlampung (LW): Antrean BBM di sejumlah SPBU Lampung yang mencapai 2–3 kilometer tak hanya menyoroti persoalan kuota. DPRD Provinsi Lampung justru meminta pemerintah memburu oknum yang diduga bermain dalam distribusi BBM bersubsidi.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Lampung yang juga Anggota Komisi V, Fauzan Sibron, menilai penambahan kuota BBM harus dibarengi pengawasan dan penertiban di lapangan. Jika tidak, tambahan pasokan dikhawatirkan kembali habis karena distribusi yang tidak tepat sasaran.
“Percuma juga kalau kuotanya ditambah, tetapi oknum-oknum ini tidak diselesaikan. Stok akan habis lagi. Jadi memang penting kuota ditambah dan satgas juga harus dibentuk,” tegas Fauzan, Selasa (15/9).
Desakan itu disampaikan setelah Fauzan bersama hampir tujuh ketua fraksi DPRD Lampung mendatangi Pertamina Patra Niaga untuk mempertanyakan antrean panjang BBM yang dalam sepekan terakhir semakin parah.
Menurut Fauzan, Pertamina mengungkap adanya sejumlah persoalan di lapangan, termasuk pelanggaran yang dilakukan beberapa SPBU dan telah dikenai sanksi.
Namun, dugaan penyimpangan tidak hanya berasal dari oknum SPBU. DPRD juga menerima informasi mengenai oknum masyarakat yang melakukan pengisian BBM secara berulang hingga dugaan penggunaan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi atau diperbesar.
“Selain oknum SPBU, ada juga oknum masyarakat. Misalnya melakukan pengisian berulang kali. Bahkan ada informasi mobil-mobil pribadi memiliki tangki yang diperbesar. Ini menjadi salah satu persoalan yang terjadi,” ujar Fauzan.
Ia menilai praktik semacam itu menjadi semakin serius ketika terjadi peralihan besar-besaran masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat disparitas harga yang cukup tinggi.
Akibat peningkatan konsumsi tersebut, kuota BBM yang semula diproyeksikan mencukupi hingga akhir 2026 kini semakin menipis. Pertamina akhirnya melakukan pengaturan dengan mengurangi jatah harian sejumlah SPBU agar pasokan tetap tersedia hingga akhir tahun.
Di tengah kondisi itu, Pemprov Lampung telah mengajukan permohonan tambahan kuota Pertalite dan Biosolar. Namun, Fauzan menegaskan persoalan tidak akan selesai hanya dengan menambah pasokan.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan BBM subsidi benar-benar dikonsumsi masyarakat yang berhak.
“Kalau tidak ada satgas bersama, saya kira persoalan ini akan sulit diselesaikan. Pemerintah melalui gubernur harus mengambil alih persoalan ini untuk bisa menertibkan oknum-oknum yang bermain,” katanya.
Fauzan mengusulkan pembentukan Satgas BBM yang melibatkan Pemprov Lampung, Pertamina dan aparat penegak hukum (APH). Satgas tersebut dinilai penting untuk mengawasi distribusi sekaligus menindak tegas praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“DPRD mendorong untuk membentuk satgas ini. Kalau tidak, persoalan yang sama pasti akan terjadi lagi,” tegasnya.
Sekretaris DPW NasDem Lampung ini mengingatkan, selisih harga BBM subsidi dan nonsubsidi yang cukup besar membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya menyasar pengusaha SPBU.
“Jangan langsung kita katakan pengusahanya. Bisa saja oknum pegawainya. Pengusahanya mungkin tidak tahu. Bisa juga ada oknum petugas SPBU atau oknum lainnya yang memanfaatkan selisih harga tersebut,” jelas Fauzan.
Selain pengawasan distribusi, ia meminta petugas SPBU lebih tegas menolak kendaraan yang tidak berhak mendapatkan BBM subsidi sesuai ketentuan.
Namun, kebijakan tersebut harus disertai pengawasan yang ketat agar tidak justru membuka ruang permainan baru.
“Kalau kendaraan yang tidak berhak mendapatkan BBM subsidi ditemukan di lapangan, petugas SPBU harus menolak. Tetapi itu juga membutuhkan pengawasan,” katanya.
Fauzan menegaskan, penambahan kuota dan pemberantasan oknum merupakan dua hal yang harus berjalan bersamaan. Kuota dibutuhkan untuk menjawab peningkatan kebutuhan masyarakat, sedangkan satgas diperlukan untuk memastikan tambahan BBM tidak kembali bocor di lapangan.
“Kuota ditambah, tetapi oknum juga harus ditertibkan. Kalau tidak, kita akan kembali menghadapi persoalan yang sama,” pungkasnya. (LW)
