Bandarlampung (LW): Abu vulkanik Anak Gunung Krakatau tak hanya meninggalkan jejak di udara, tetapi juga menyodorkan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Lampung, yakni kesiapan anggaran menghadapi bencana tak boleh datang setelah bencana terjadi.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menilai rencana Pemerintah Provinsi Lampung melakukan modifikasi cuaca atau hujan buatan sebagai respons terhadap sebaran abu vulkanik merupakan langkah yang patut diapresiasi.
Menurutnya, dampak erupsi Anak Gunung Krakatau kini telah dirasakan di sejumlah wilayah, bahkan hingga Banten dan Jakarta, serta mulai mengganggu aktivitas penerbangan.
“Ini merupakan salah satu respons yang cukup bagus. Kita sudah merasakan dampak abu vulkanik, bukan hanya di Lampung tetapi juga Banten dan Jakarta. Bahkan sudah mengganggu penerbangan yang secara otomatis merugikan banyak pihak,” ujar Mikdar, Rabu (9/9).
Ia menilai modifikasi cuaca dapat menjadi salah satu langkah mitigasi untuk mengurangi sebaran debu vulkanik yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Mikdar mengingatkan, abu vulkanik bukan persoalan sepele. Masyarakat kini harus menggunakan masker dan pelindung mata karena paparan abu dapat mengganggu kesehatan, terlebih partikel vulkanik dapat mengandung material tajam seperti kaca.
“Ini pemikiran yang bagus dari Pak Gubernur untuk meringankan penderitaan masyarakat. Kita harus keluar memakai masker, bahkan mata bisa pedih kalau tidak menggunakan pelindung,” katanya.
Namun, di balik respons tersebut, Mikdar menyoroti satu hal yang tak kalah penting, yakni postur anggaran penanggulangan bencana.
Menurutnya, erupsi dan sebaran abu vulkanik merupakan kejadian yang sulit diprediksi sehingga pemerintah daerah harus memiliki skema anggaran yang cukup fleksibel untuk menghadapi kondisi darurat.
“Kita harus akui, ini musibah di luar dugaan. Anggaran daerah pasti banyak terkuras untuk penanganan dan pencegahan dampak bencana. Karena itu, pengalaman ini harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat antisipasi ke depan,” tegasnya.
Mikdar mengatakan DPRD Lampung akan mendorong agar kebutuhan penanggulangan bencana mendapat perhatian dalam pembahasan anggaran berikutnya.
Jika anggaran yang tersedia belum memadai, kata dia, DPRD dapat meminta pemerintah daerah mengevaluasi kembali program di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), terutama belanja yang belum bersifat mendesak.
“Kalau nanti Pemerintah Provinsi Lampung memasukkan rencana anggaran untuk penanganan bencana, patut kita dukung. Kalau belum maksimal, akan kita pertanyakan kepada dinas terkait apakah perlu tambahan anggaran,” ujarnya.
Ia menilai realokasi anggaran dari program yang urgensinya lebih rendah dapat menjadi opsi ketika kebutuhan penanganan bencana bersifat mendesak.
“Mana anggaran OPD yang belum begitu prioritas, mungkin bisa ditunda ke tahun berikutnya dan digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Karena yang kita hadapi sekarang memang mendesak, yaitu mengatasi persoalan bencana,” kata Mikdar.
Menurutnya, pengalaman menghadapi abu vulkanik Anak Gunung Krakatau harus menjadi momentum memperkuat sistem mitigasi Lampung, bukan hanya dari sisi kesiapsiagaan personel dan peralatan, tetapi juga memastikan dukungan fiskal.
“Bencana alam tidak bisa kita prediksi secara pasti. Gunung meletus, banjir, angin kencang, kebakaran dan bencana lainnya bisa terjadi kapan saja. Karena itu, pemerintah harus selalu siap,” pungkasnya. (LW)
