Bandarlampung (LW): Musibah gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi alarm bagi seluruh daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bahkan menyatakan siap mengirim bantuan dan relawan jika dibutuhkan.
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, Pemprov Lampung saat ini masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang paling dibutuhkan masyarakat terdampak di NTT.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8).
Menurutnya, kesiapan Lampung bukan sekadar soal bantuan logistik. BPBD Lampung juga siap mengerahkan sumber daya manusia, termasuk relawan kebencanaan, apabila pemerintah pusat membutuhkan dukungan penanganan di lokasi terdampak.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menyebut Lampung memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana yang memungkinkan koordinasi lintas daerah dilakukan ketika terjadi bencana besar. Karena itu, pengalaman dan kemampuan sumber daya kebencanaan Lampung dinilai dapat turut mendukung penanganan apabila dibutuhkan di daerah lain.
Namun, di balik kesiapan membantu NTT, Rudy mengingatkan bahwa Lampung sendiri bukan daerah yang bebas dari ancaman bencana.
Wilayah pesisir Lampung yang membentang luas berada di kawasan dengan potensi aktivitas kegempaan dan ancaman tsunami. Selain itu, keberadaan Gunung Anak Krakatau juga menjadi salah satu faktor yang membuat kesiapsiagaan bencana tidak boleh diabaikan.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Karena itu, Rudy meminta masyarakat, khususnya warga yang tinggal di kawasan pesisir, tidak hanya mengandalkan pemerintah ketika bencana terjadi. Pengetahuan mengenai mitigasi, jalur evakuasi, serta respons terhadap peringatan dini harus menjadi bagian dari kesiapan masyarakat sehari-hari.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Menurut Rudy, sistem peringatan dini atau *Early Warning System* (EWS) serta informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merupakan instrumen penting dalam mempercepat respons masyarakat terhadap potensi bencana.
Namun, teknologi peringatan dini tidak akan maksimal tanpa kesiapan warga untuk segera bertindak.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Bagi warga pesisir, pesan tersebut menjadi penting: ketika gempa kuat terjadi dan terdapat indikasi ancaman tsunami, keselamatan harus menjadi prioritas. Masyarakat perlu mengetahui titik kumpul, jalur evakuasi dan tempat aman sebelum situasi darurat benar-benar terjadi.
Di tengah kesiapan Lampung menghadapi kemungkinan pengerahan bantuan ke NTT, Rudy juga menyampaikan duka mendalam atas bencana yang menimpa masyarakat di wilayah tersebut.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia berharap seluruh proses evakuasi, pencarian, pertolongan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak dapat berjalan lancar.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (LW)
