Bandarlampung (LW): Di balik setiap laporan yang masuk ke DPRD Kota Bandar Lampung, tersimpan kisah masyarakat yang menanti kehadiran negara. Ada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, perempuan yang berjuang keluar dari lingkaran kekerasan, keluarga yang mencari keadilan, hingga korban yang kesulitan memperoleh visum karena keterbatasan biaya.
Bagi mereka, persoalannya bukan semata soal proses hukum. Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa negara hadir pada saat mereka berada di titik paling rentan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung sekaligus Anggota Komisi IV, Dewi Mayang Suri Djausal, menilai kehadiran negara tidak mungkin diwujudkan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat agar pelayanan kepada masyarakat berjalan cepat, tepat, dan berpihak kepada korban.
Menurutnya, selama kurang lebih satu tahun tujuh bulan terakhir, DPRD Kota Bandar Lampung merasakan eratnya sinergi dengan Polresta Bandar Lampung di bawah kepemimpinan Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay, S.I.K., M.Si., dalam menangani berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
“Kami datang bukan membawa kepentingan lembaga semata. Kami datang membawa cerita masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Karena itu, yang paling kami syukuri bukan hanya komunikasi yang berjalan baik, tetapi adanya respons dan tindak lanjut sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara,” ujar Mayang, Rabu (5/8).
Salah satu kolaborasi yang paling berkesan, lanjutnya, adalah lahirnya layanan visum gratis bagi masyarakat kurang mampu yang menjadi korban tindak kekerasan.
Selama bertahun-tahun, biaya visum menjadi hambatan bagi sebagian korban untuk melanjutkan proses hukum. Padahal, visum merupakan alat bukti penting dalam mengungkap perkara pidana.
Melalui kolaborasi Polresta Bandar Lampung bersama RSUD Abdul Moeloek, Baznas Provinsi Lampung, serta dukungan berbagai pihak, hambatan tersebut berhasil dipangkas sehingga korban dapat memperoleh akses yang lebih mudah menuju keadilan.
“Bagi sebagian orang, visum hanyalah dokumen. Tetapi bagi korban, visum adalah pintu menuju keadilan. Ketika biaya tidak lagi menjadi penghalang, kita sedang memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan perlindungan yang layak,” katanya.
Tak hanya itu, sinergi juga terjalin dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pendampingan korban, hingga penyelesaian berbagai persoalan sosial yang membutuhkan respons cepat lintas lembaga.
Mayang menilai keberhasilan sebuah kolaborasi bukan diukur dari minimnya perbedaan pendapat, melainkan dari kesamaan tujuan untuk melindungi masyarakat.
“Dalam setiap koordinasi tentu ada diskusi, ada pertukaran pandangan, bahkan terkadang ada perbedaan cara melihat sebuah persoalan. Namun yang selalu kami rasakan, Pak Alfret membuka ruang dialog, mendengar, dan berupaya mencari jalan keluar sesuai kewenangannya. Itu yang membuat koordinasi berjalan efektif,” ungkapnya.
Di bawah kepemimpinan Kombes Alfret, Polresta Bandar Lampung juga menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik, termasuk penguatan layanan kesehatan melalui Klinik Tantya Sudhirajati dan sejumlah pembaruan pelayanan kepolisian yang semakin mendekatkan institusi kepada masyarakat.
Namun bagi Mayang, keberhasilan terbesar bukanlah banyaknya program yang diluncurkan, melainkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Ada masyarakat yang menjadi lebih terlindungi karena dua institusi memilih untuk berkolaborasi. Bagi saya, itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya,” tegasnya.
Seiring amanah baru yang diemban Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay di Mabes Polri, DPRD Kota Bandar Lampung menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama memimpin Polresta Bandar Lampung.
Menurut Mayang, penghormatan kepada seorang pemimpin tidak hanya diwujudkan melalui plakat atau seremoni perpisahan. Yang lebih penting adalah jejak kebijakan dan pengabdian yang terus memberi manfaat bagi masyarakat.
“Jabatan akan selalu berganti. Tetapi setiap keputusan yang memberi perlindungan, setiap kolaborasi yang mempermudah masyarakat memperoleh keadilan, dan setiap langkah yang menghadirkan harapan akan selalu hidup dalam ingatan orang-orang yang pernah merasakan manfaatnya,” tuturnya.
Bagi DPRD Kota Bandar Lampung, kepemimpinan bukan sekadar soal masa jabatan, melainkan tentang warisan kepercayaan yang ditinggalkan. Di akhir pengabdiannya sebagai Kapolresta Bandar Lampung, yang berpindah hanyalah jabatan. Sementara ruang kolaborasi yang telah dibangun, kepercayaan yang telah ditanamkan, serta manfaat yang telah dirasakan masyarakat akan tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan Kota Bandar Lampung.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya tercermin dari apa yang dikerjakannya saat menjabat, melainkan dari seberapa banyak kehidupan masyarakat yang menjadi lebih baik setelah ia melangkah ke tempat pengabdian berikutnya. (LW)
