Bandarlampung (LW): Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan sanksi terhadap dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti melanggar standar. Namun, ia mengingatkan agar pemberian sanksi dilakukan secara proporsional dengan membedakan antara kesalahan sistem dapur dan kelalaian individu relawan.
Menurut Mikdar, Komisi II DPRD memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilan program MBG karena sebagian besar bahan baku yang digunakan berasal dari sektor yang menjadi mitra kerja komisinya, seperti pertanian, peternakan, perikanan, hortikultura, hingga produksi beras.
“Komisi II mendukung penuh langkah pemerintah dan Badan Gizi Nasional dalam memberikan sanksi kepada dapur yang memang terbukti bermasalah. Tetapi, penyebabnya juga harus dilihat secara objektif,” kata Mikdar, Rabu (29/7).
Ia menilai, pendirian dapur MBG bukan investasi yang kecil. Untuk membangun satu dapur, dibutuhkan modal sekitar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar, bahkan bisa lebih tinggi di kawasan perkotaan karena tingginya harga lahan.
Karena itu, menurutnya, penutupan dapur tidak boleh dilakukan hanya karena kelalaian oknum relawan atau pekerja, apabila pemilik dapur telah memenuhi seluruh standar operasional yang ditetapkan.
“Kalau kesalahannya memang karena fasilitas dapur tidak layak atau pemilik mengabaikan standar meski sudah diperingatkan, tentu kami mendukung sanksi tegas. Tetapi kalau persoalannya murni kelalaian relawan, seharusnya yang diberikan sanksi adalah oknum yang lalai, bukan langsung menutup dapurnya,” tegasnya.
Mikdar menjelaskan, operasional dapur MBG melibatkan banyak unsur, mulai dari penerimaan bahan baku, proses persiapan, memasak, pengemasan, distribusi, tenaga ahli gizi, administrasi hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak merugikan pihak yang telah berinvestasi besar.
Ia berharap kasus penutupan beberapa dapur MBG menjadi pembelajaran bagi seluruh pengelola agar semakin disiplin dalam menjaga kualitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat.
“Kerjakan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Yang menikmati makanan ini adalah anak-anak kita. Jangan sampai karena kelalaian dalam mengolah makanan justru membahayakan kesehatan mereka,” ujarnya. (LW)
