Bandarlampung (LW): Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mengingatkan ancaman musim kemarau yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September tidak boleh dibiarkan berubah menjadi bencana bagi sektor pertanian. Ia menilai pemerintah harus bergerak lebih cepat agar petani tidak mengalami gagal panen akibat kekurangan air.
Menurut Mikdar, Lampung merupakan daerah strategis yang menjadi penopang produksi pangan nasional. Karena itu, perlindungan terhadap petani harus menjadi prioritas melalui langkah-langkah antisipatif, bukan sekadar penanganan setelah masalah terjadi.
“Petani tetap ingin mengolah lahannya meski musim kemarau. Masalahnya, banyak yang sudah menanam padi, jagung, dan tanaman lain yang membutuhkan banyak air. Kalau air tidak tersedia, risiko gagal panennya sangat besar,” ujar Mikdar, Senin (3/8).
Politisi Gerindra Lampung itu menegaskan, peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) harus diperkuat. Menurutnya, penyuluh merupakan ujung tombak yang memahami kondisi wilayah sekaligus mengetahui pola cuaca sehingga mampu memberikan rekomendasi jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi musim.
Ia meminta PPL lebih aktif turun ke kelompok tani untuk mengarahkan petani menentukan komoditas yang tepat saat musim kemarau.
“Jangan sampai petani menanam hanya berdasarkan kebiasaan. Kalau kondisi kemarau, harus diberikan arahan tanaman apa yang paling sesuai agar tidak mengalami kerugian. Jangan sampai modal habis, hasil panen tidak ada,” tegasnya.
Selain pendampingan, Mikdar juga mendorong pembangunan infrastruktur sumber air seperti embung dan sumur bor di sentra-sentra pertanian yang selama ini rawan kekeringan. Menurutnya, kebutuhan tersebut harus dipetakan oleh PPL kemudian disampaikan kepada dinas terkait, DPRD, hingga pemerintah pusat agar mendapat dukungan anggaran.
“Kalau suatu daerah potensial untuk dibangun embung, segera usulkan. Kalau lebih tepat dibuat sumur bor, itu juga harus diperjuangkan. Jangan menunggu petani menjerit baru bergerak,” katanya.
Ia menambahkan, bantuan pemerintah pusat juga harus dioptimalkan, baik berupa pembangunan sarana irigasi, pencetakan sawah, hingga bantuan alat dan mesin pertanian seperti traktor serta fasilitas pendukung lainnya.
Menurut Mikdar, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki visi yang sama menjaga produktivitas pertanian Lampung karena provinsi ini merupakan salah satu lumbung utama nasional untuk komoditas padi, jagung, dan singkong.
“Kalau Lampung terganggu produksinya, dampaknya bukan hanya dirasakan daerah ini, tetapi juga daerah lain yang bergantung pada hasil pertanian Lampung. Karena itu pemerintah pusat juga harus hadir membantu,” ujarnya.
Mikdar mengungkapkan, persoalan tersebut juga telah disampaikan Komisi II DPRD Lampung dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pertanian. Berdasarkan penjelasan kepala dinas, musim kemarau tahun ini masih diselingi hujan sehingga sebagian wilayah masih memungkinkan menanam komoditas yang membutuhkan air.
Namun, kondisi itu tidak berlaku di seluruh kabupaten. Karena itu, ia meminta pemerintah menjadikan musim kemarau tahun ini sebagai bahan evaluasi untuk mempercepat pembangunan sumber air di kawasan pertanian yang rentan kekeringan.
Di sisi lain, Mikdar mengapresiasi berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung yang dinilai telah memberikan dampak positif bagi sektor pertanian. Menurutnya, harga sejumlah komoditas membaik, produktivitas meningkat, dan dukungan pemerintah terhadap petani terus bertambah melalui bantuan pupuk maupun alat pascapanen seperti dryer atau mesin pengering.
“Petani sekarang mulai bergembira karena harga komoditas membaik dan dukungan pemerintah semakin terasa. Tinggal bagaimana kita memastikan persoalan air saat kemarau ini bisa diatasi agar hasil pertanian Lampung tetap maksimal,” pungkasnya. (LW)
