Bandarlampung (LW): Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau (GAK) kembali menjadi perhatian menyusul potensi sebaran abu vulkanik yang dapat berdampak terhadap sejumlah wilayah di Lampung.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Imelda SH, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kabupaten Tanggamus, Pesisir Barat dan Lampung Barat. Pemerintah daerah diminta tidak hanya meningkatkan kewaspadaan, tetapi juga memastikan langkah mitigasi berjalan cepat hingga ke tingkat masyarakat.
Menurutnya, abu vulkanik tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Sebaran abu dapat mengganggu aktivitas warga, kualitas udara, kesehatan masyarakat, hingga sektor pertanian apabila paparan berlangsung dan material vulkanik menumpuk di permukaan tanaman maupun lahan.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang cepat dan benar. Jangan sampai warga justru panik karena informasi yang simpang siur,” ujar Imelda, Senin (7/9).
Ia mendorong perangkat daerah terkait bersama BPBD, pemerintah kabupaten, pemerintah pekon/desa, hingga aparat di lapangan memperkuat sistem peringatan dini. Masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak juga perlu mendapat edukasi mengenai langkah yang harus dilakukan ketika abu vulkanik mulai turun.
Selain menggunakan masker untuk mengurangi paparan partikel abu, masyarakat diminta membatasi aktivitas di luar ruangan ketika konsentrasi abu meningkat. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan masyarakat dengan gangguan pernapasan juga perlu mendapat perhatian lebih.
Di sisi lain, mitigasi tidak cukup berhenti pada aspek kesehatan. Pemerintah perlu mengantisipasi dampak terhadap pertanian, peternakan, transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau abu sampai masuk ke wilayah pertanian, harus ada langkah penanganan. Petani perlu mendapat informasi bagaimana melindungi tanaman dan ternaknya. Jangan sampai persoalan vulkanik kemudian berkembang menjadi persoalan ekonomi baru bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga menilai koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Informasi mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau harus disampaikan secara terpadu agar pemerintah daerah memiliki dasar yang sama dalam mengambil keputusan dan masyarakat tidak menerima informasi yang berbeda-beda.
Ia meminta pemerintah menyiapkan kebutuhan dasar mitigasi, termasuk masker dan perlengkapan pendukung lainnya, terutama bagi wilayah yang berpotensi terdampak.
“Mitigasi itu harus disiapkan sebelum kondisi memburuk. Pemerintah harus hadir bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi sejak potensi risikonya terdeteksi,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat juga memiliki peran penting dengan mengikuti arahan resmi pemerintah dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Kewaspadaan, kata dia, harus dibangun bersama agar potensi dampak abu vulkanik dapat ditekan.
“Intinya jangan panik, tetapi juga jangan lengah. Pemerintah harus siap, masyarakat harus tahu apa yang dilakukan, dan koordinasi harus berjalan,” pungkasnya. (LW)
