Bandarlampung (LW): Ada tanda yang menarik dari geliat ekonomi Lampung sepanjang semester pertama 2026. Di tengah aktivitas produksi pertanian yang terus bergerak, penjualan kendaraan baru ikut menanjak.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, melihat lonjakan tersebut sebagai salah satu indikator meningkatnya daya beli masyarakat, terutama petani yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.
Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung mencatat penjualan kendaraan roda dua sepanjang Januari-Juni 2026 mencapai 74.170 unit. Angka tersebut meningkat 19 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka 62.239 unit.
Sementara itu, pasar kendaraan roda empat mencatat pertumbuhan lebih tinggi. Penjualan mobil baru mencapai 7.939 unit, melonjak 43 persen dibanding semester pertama 2025 yang hanya 5.558 unit.
Bahkan, menurut Mikdar, salah satu segmen kendaraan yang sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat mengalami pertumbuhan signifikan.
“Penjualan kendaraan tahun ini naik sekitar 21 persen. Untuk pick up bahkan mencapai 42 persen,” kata Mikdar, Rabu (2/9).
Menurutnya, pertumbuhan tersebut tidak berdiri sendiri. Ada korelasi antara membaiknya pendapatan masyarakat dengan kemampuan mereka membeli kendaraan, khususnya kendaraan produktif seperti mobil bak terbuka yang banyak digunakan petani dan pelaku usaha untuk mengangkut hasil pertanian.
Mikdar menilai salah satu faktor yang ikut mendorong kondisi tersebut adalah kebijakan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto yang berdampak terhadap membaiknya harga sejumlah komoditas pertanian.
Ketika harga hasil pertanian seperti jagung dan padi meningkat, sementara ketersediaan pupuk tetap terjaga, biaya produksi petani menjadi lebih terkendali. Pada saat yang sama, produktivitas dapat meningkat sehingga pendapatan petani ikut terdongkrak.
“Karena harga di tingkat petani naik, pupuk juga tidak langka, sehingga biaya produksi lebih rendah. Hasil produksi meningkat. Kesejahteraan petani naik dan pendapatan juga meningkat,” ujarnya.
Ia mengatakan, kondisi tersebut pada akhirnya menciptakan efek berantai terhadap perekonomian daerah. Ketika pendapatan petani meningkat, konsumsi ikut bergerak, termasuk kebutuhan terhadap kendaraan yang mendukung aktivitas ekonomi.
Kondisi serupa, kata Mikdar, juga tidak terlepas dari kebijakan di tingkat Provinsi Lampung, khususnya upaya memperbaiki tata niaga komoditas singkong.
Ia menyebut kerja pemerintah daerah bersama DPRD melalui panitia khusus (pansus) telah menghasilkan langkah penting dengan menghadirkan ketentuan mengenai harga singkong yang sebelumnya belum memiliki aturan yang jelas.
“Ini juga hasil kinerja gubernur bersama pansus dalam menaikkan harga singkong. Selama ini tidak ada ketentuannya, sekarang sudah ada,” katanya.
Selain tata niaga dan harga komoditas, upaya meningkatkan produktivitas pertanian juga dilakukan melalui pengembangan penggunaan pupuk organik cair yang diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi sekaligus menjaga efisiensi biaya bagi petani.
Bagi Mikdar, meningkatnya penjualan kendaraan bukan sekadar angka dalam laporan penerimaan daerah. Di balik data tersebut terdapat gambaran tentang aktivitas ekonomi masyarakat yang mulai tumbuh.
Apalagi, tingginya pertumbuhan kendaraan roda empat dan pick up menunjukkan bahwa kendaraan tidak hanya dibeli untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk menunjang aktivitas produksi dan distribusi hasil pertanian.
“Jadi, kita patut syukuri. Ini menunjukkan ada pergerakan ekonomi dan daya beli masyarakat yang meningkat,” ujar Mikdar.
Ia berharap momentum tersebut dapat terus dijaga melalui kebijakan yang berpihak pada peningkatan produktivitas petani, kepastian harga komoditas, ketersediaan sarana produksi, serta penguatan sektor hilir pertanian.
Sebab menurutnya, ketika petani memperoleh harga yang layak, biaya produksi terkendali dan hasil panen meningkat, dampaknya tidak berhenti di sawah. Perputaran uang bergerak ke pasar, usaha transportasi, perdagangan hingga sektor otomotif. (LW)
