Bandarlampung (LW): Harga bahan pokok kembali menjadi perhatian. Ketika beras mulai merangkak naik di pasaran, Komisi II DPRD Provinsi Lampung tak ingin persoalan itu dibiarkan hingga semakin membebani masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Gerindra, Mikdar Ilyas, menegaskan pihaknya akan memanggil Bulog dan dinas terkait untuk membedah penyebab kenaikan harga pangan, khususnya beras, sekaligus memastikan pemerintah bergerak cepat menjaga stabilitas harga.
“Komisi II akan memanggil Bulog dan dinas terkait untuk membahas mulai naiknya harga bahan pokok pangan, terutama beras, di pasaran,” kata Mikdar Ilyas, Rabu (26/8).
Menurutnya, kenaikan harga beras tidak boleh hanya dipantau dari balik meja. Pemerintah harus memastikan kondisi riil di lapangan, mulai dari ketersediaan stok, jalur distribusi, hingga harga yang diterima masyarakat.
Karena itu, Mikdar meminta Bulog mengambil langkah konkret untuk menjaga harga tetap terkendali. Salah satu langkah yang didorong adalah menggelar operasi pasar apabila kondisi di lapangan membutuhkan intervensi.
“Kalau memang harga mulai naik dan masyarakat mulai terbebani, Bulog harus segera mengambil langkah, termasuk menggelar operasi pasar. Jangan sampai kita terlambat bertindak,” tegasnya.
Politisi Gerindra itu juga meminta dinas terkait tidak sekadar menunggu laporan. Pemeriksaan langsung ke pasar dan jalur distribusi dinilai penting untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Apakah kenaikan dipicu persoalan pasokan, distribusi, atau justru ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk memainkan harga.
“Dinas terkait harus turun dan mengecek langsung ke lapangan. Kita harus tahu apa penyebab kenaikan harga ini. Jangan sampai ada permainan harga yang pada akhirnya merugikan masyarakat,” ujarnya.
Bagi Mikdar, persoalan pangan menyangkut kebutuhan paling mendasar. Ketika harga beras naik, dampaknya langsung terasa di dapur masyarakat. Karena itu, langkah pengendalian harus dilakukan sejak gejala kenaikan muncul, bukan setelah harga terlanjur melonjak.
“Jangan menunggu harga sudah tinggi baru kita sibuk mencari solusi. Begitu ada indikasi kenaikan, harus langsung dilakukan pengecekan dan langkah antisipasi,” katanya.
Komisi II DPRD Lampung, lanjut Mikdar, akan mengawal persoalan tersebut melalui pemanggilan Bulog dan instansi terkait. Forum itu diharapkan tidak hanya menghasilkan penjelasan mengenai penyebab kenaikan harga, tetapi juga langkah nyata untuk menjamin pasokan dan menjaga harga pangan tetap wajar.
“Yang kita inginkan sederhana, kebutuhan pokok masyarakat tersedia dan harganya tetap terjangkau. Pemerintah harus hadir untuk memastikan itu,” pungkasnya. (LW)
