Bandarlampung (LW): Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung mengingatkan Pemerintah Provinsi Lampung agar kebijakan fiskal dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026 tidak menambah beban masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung Fatikhatul Khoiriyah saat menjadi juru bicara fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026, Rabu (9/9).
Khoir, sapaan Fatikhatul Khoiriyah, menegaskan APBD bukan sekadar dokumen administratif yang berisi angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Menurutnya, APBD harus mampu menghadirkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan, memperluas kesempatan, serta memastikan negara hadir menjawab persoalan rakyat.
“APBD bukan sekadar dokumen administratif dan kumpulan angka pendapatan, belanja, serta pembiayaan. APBD adalah instrumen keberpihakan politik pemerintah kepada rakyat,” ujarnya.
Fraksi PKB mencermati penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari sekitar Rp4,025 triliun menjadi Rp4,007 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya target Pajak Daerah sebesar lebih dari Rp17 miliar.
PKB mengingatkan, tekanan fiskal tidak semestinya dijawab dengan menambah beban masyarakat. Pemerintah justru didorong memperbaiki tata kelola dan menggali potensi penerimaan yang selama ini belum optimal.
“Fraksi PKB berpandangan bahwa tantangan fiskal tidak boleh selalu dijawab dengan meningkatkan beban masyarakat. Yang harus dilakukan adalah memperbaiki tata kelola, memperluas basis pajak yang potensial, menutup kebocoran penerimaan, dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum tergarap secara maksimal,” tegas Khoir.
Salah satu potensi yang menjadi sorotan adalah Pajak Air Permukaan. Fraksi PKB meminta Pemprov Lampung melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari pendataan ulang, validasi titik pemanfaatan, digitalisasi sistem hingga penguatan pengawasan.
“Jangan sampai kita sibuk mencari sumber pendapatan baru, sementara potensi pendapatan yang sudah tersedia di depan mata justru belum tergarap secara maksimal,” ungkapnya.
Di sisi belanja, PKB meminta setiap alokasi anggaran memiliki dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Pembangunan infrastruktur, misalnya, harus terhubung dengan penguatan ekonomi kerakyatan, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta membuka konektivitas antarwilayah.
Pada sektor pendidikan dan kesehatan, Fraksi PKB menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh berujung pada penurunan kualitas pelayanan publik.
“Pada bidang pendidikan dan kesehatan, Fraksi PKB menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas layanan pendidikan, pemerataan akses, maupun fasilitas kesehatan yang cepat, mudah, dan manusiawi,” tegasnya.
Sementara di sektor pertanian, yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Lampung, pemerintah didorong memperkuat perlindungan petani, menjaga stabilitas harga, membangun irigasi, hingga mendorong hilirisasi produk pertanian.
Fraksi PKB juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengelola pembiayaan utang daerah. Kebijakan tersebut harus dihitung secara matang agar tidak menjadi beban fiskal bagi pemerintahan dan masyarakat di masa mendatang.
Di tengah dinamika pembahasan APBD, Khoir juga menekankan pentingnya hubungan konstruktif antara DPRD dan pemerintah daerah. Perbedaan pandangan, kata dia, merupakan bagian dari mekanisme demokrasi dan tidak semestinya dimaknai sebagai upaya untuk menghambat pembangunan.
“Kami percaya hubungan antara DPRD dan Pemerintah Daerah bukanlah hubungan untuk saling melemahkan. Kita adalah mitra konstitusional yang memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga amanah rakyat,” katanya.
Menurutnya, kritik dan pengawasan merupakan bagian dari tanggung jawab politik untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah tetap berada di jalur kepentingan masyarakat.
“Berbeda pandangan bukan berarti berlawanan. Kritik bukan berarti menghambat. Pengawasan bukan berarti mencari kesalahan. Semuanya adalah bagian dari ikhtiar untuk memastikan pembangunan berjalan di jalan yang benar,” pungkasnya. (LW)
