Bandarlampung (LW): Antrean panjang dan keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mulai dikhawatirkan menghambat perputaran ekonomi masyarakat di Provinsi Lampung.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Budi Hadi Yunanto, menilai kondisi tersebut berpotensi menekan aktivitas petani, pelaku UMKM hingga pedagang yang sangat bergantung pada BBM untuk menjalankan kegiatan ekonomi sehari-hari.
“Bagi petani dan pedagang UMKM, kondisi ini tentu berdampak terhadap perputaran ekonomi. Dengan pasokan BBM yang terbatas dan harus mengantre, aktivitas ekonomi menjadi terhambat dan perputarannya tidak bisa berjalan cepat,” kata Budi Hadi Yunanto, Kamis (10/9).
Menurutnya, BBM bukan sekadar kebutuhan kendaraan, tetapi juga menjadi penopang berbagai aktivitas produksi masyarakat. Petani membutuhkan BBM untuk mengoperasikan peralatan pertanian, sementara pelaku UMKM dan pedagang mengandalkannya untuk menunjang kegiatan usaha.
“Baik pelaku UMKM, pedagang maupun petani membutuhkan BBM untuk mengoperasikan alat-alat yang mereka gunakan agar roda perekonomian berjalan dengan baik. Namun, kalau antreannya mengular, aktivitas ekonomi akhirnya menjadi lebih lambat,” ujarnya.
Budi menegaskan, dampak keterbatasan BBM tidak hanya dirasakan masyarakat di perdesaan. Aktivitas perusahaan berskala besar juga berpotensi terganggu apabila pasokan BBM tidak mencukupi dan antrean panjang terus terjadi di SPBU.
Karena itu, ia meminta Pertamina bersama pemerintah daerah bergerak cepat mengatasi persoalan tersebut. Koordinasi antara pemerintah daerah dan Pertamina dinilai penting untuk memastikan distribusi serta pasokan BBM dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah daerah harus segera berkoordinasi dengan Pertamina agar persoalan antrean dan keterbatasan pasokan BBM ini tidak terus terjadi. Ini harus segera ditangani karena akan berdampak pada lambatnya perputaran ekonomi,” tegasnya.
Selain sektor pertanian dan UMKM, Budi juga menyoroti persoalan BBM yang dihadapi nelayan. Ia menyebut terdapat kelompok nelayan yang saat ini hanya memperoleh sekitar sepertiga dari kebutuhan dasar BBM mereka setiap hari.
Keterbatasan tersebut, kata dia, bukan hanya memicu antrean, tetapi juga menyebabkan sebagian nelayan tidak dapat melaut karena kebutuhan bahan bakar untuk melaut tidak terpenuhi.
“Kalau kebutuhan nelayan hanya mendapatkan sekitar sepertiga dari kebutuhan dasar setiap hari, tentu dampaknya sangat besar. Antrean terjadi dan bahkan banyak nelayan akhirnya tidak bisa melaut,” katanya.
Budi mendorong pemerintah daerah untuk memperluas keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), terutama di wilayah yang memiliki jumlah nelayan cukup besar tetapi masih jauh dari fasilitas pengisian BBM.
Ia mencontohkan wilayah Bandar Surabaya dan Cempaka di Lampung Tengah, daerah pemilihannya, yang memiliki cukup banyak nelayan. Namun, sebagian nelayan harus menempuh jarak hampir 30 kilometer untuk mendapatkan BBM.
“Di beberapa titik di Lampung sudah ada SPBN, tetapi masih ada wilayah yang belum memiliki fasilitas tersebut dan sangat membutuhkannya. Di Lampung Tengah, khususnya Bandar Surabaya dan Cempaka, jumlah nelayannya cukup banyak, tetapi mereka harus mengambil BBM dengan jarak hampir 30 kilometer. Ini harus menjadi catatan pemerintah daerah,” ujarnya.
Budi meyakini persoalan serupa masih terjadi di sejumlah daerah lain di Lampung. Karena itu, penambahan SPBN harus dibarengi dengan penguatan pasokan agar keberadaan fasilitas tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan nelayan.
“SPBN di Provinsi Lampung memang harus ditambah, termasuk dari sisi pasokannya. Kalau bisa pasokannya dilebihkan sehingga ada cadangan. Jangan sampai kebutuhan masyarakat justru tidak terpenuhi karena pasokan yang terbatas,” pungkasnya. (LW)
