Bandarlampung (LW): Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, optimistis tingkat kemantapan jalan provinsi telah mencapai sekitar 85 persen. Bahkan, capaian tersebut diperkirakan sudah diraih lebih cepat dari target yang sebelumnya diproyeksikan tercapai pada akhir 2026.
Meski demikian, Mukhlis menegaskan angka tersebut masih bersifat perkiraan dan menunggu data resmi dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung.
“Kalau data yang sesungguhnya tentu kita harus menunggu dari Dinas Bina Marga, karena ini tidak bisa dikarang-karang. Tetapi berdasarkan pengamatan kami, saya mendapat informasi bahwa posisi jalan mantap saat ini diperkirakan sudah berada di angka 85 persen,” ujarnya, Kamis (9/7).
Menurut Mukhlis, keyakinan tersebut didukung oleh masifnya pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan di berbagai wilayah Lampung. Selain itu, tingkat degradasi atau kerusakan jalan juga mengalami penurunan signifikan dari sekitar 4 persen menjadi hanya 2,2 persen.
“Kondisi ini membuat kami yakin capaian 85 persen bukan lagi target akhir tahun, tetapi kemungkinan sudah tercapai sekarang. Kalau pembangunan terus berjalan sesuai rencana, kami berharap di akhir tahun angkanya bisa melampaui itu,” katanya.
Komisi IV DPRD, lanjut Mukhlis, juga terus memantau realisasi pembangunan pada 29 ruas jalan prioritas melalui aplikasi monitoring yang digunakan Dinas BMBK. Berdasarkan hasil pemantauan sementara, hampir seluruh paket pekerjaan telah berjalan sesuai jadwal.
“Semua hampir sudah berjalan. Memang progres per ruas belum kami terima secara detail, tetapi melalui aplikasi yang bisa kami kontrol langsung, pekerjaan berjalan baik dan sesuai tahapan waktu,” jelasnya.
Namun demikian, Mukhlis mengakui masih terdapat kendala di lapangan, terutama terkait ketersediaan material konstruksi seperti batu dan pasir. Penutupan sejumlah tambang yang belum mengantongi izin menyebabkan pasokan bahan baku menjadi terbatas.
“Material menjadi tantangan tersendiri. Penutupan tambang yang tidak berizin berdampak pada terbatasnya pasokan batu dan pasir dari tambang yang memiliki izin,” ungkapnya.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk mempercepat proses legalisasi usaha pertambangan rakyat yang memenuhi persyaratan agar pasokan material pembangunan tidak terganggu.
“Kami mendorong dinas terkait untuk jemput bola membantu pelaku usaha memperoleh izin secepatnya. Dengan begitu kebutuhan material pembangunan jalan tetap terpenuhi dan proyek tidak mengalami hambatan,” tegasnya.
Mukhlis memperkirakan apabila seluruh program berjalan sesuai rencana, tingkat kemantapan jalan provinsi hingga akhir 2026 dapat meningkat menjadi sekitar 87 persen atau bahkan lebih.
“Itu memang masih perkiraan yang optimistis. Kalau bisa tentu lebih dari 87 persen. Target Gubernur di akhir masa jabatan sekitar 91 persen, dan kami berharap target tersebut bisa dicapai bahkan sebelum masa jabatan berakhir,” pungkasnya. (LW)
