Bandarlampung (LW): Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung Mikdar Ilyas mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Lampung menggelar pasar murah di sejumlah wilayah sebagai respons terhadap persoalan kenaikan harga dan kelangkaan beras yang sempat terjadi di pasaran.
Menurut Mikdar, kebijakan tersebut menunjukkan adanya respons konkret pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang mencuat belakangan ini.
“Alhamdulillah, pemerintah Provinsi Lampung melakukan tindakan nyata dengan melibatkan seluruh kabupaten melalui kegiatan pasar murah di sejumlah wilayah yang memang membutuhkan,” kata Mikdar, Kamis (24/9).
Ia menilai pasar murah menjadi langkah strategis untuk membantu masyarakat memperoleh beras dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga lebih terjangkau. Di sisi lain, program tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi lonjakan kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng dan gula.
“Ketika masyarakat menyampaikan persoalan kepada wakilnya yang duduk di dewan, kemudian kita sampaikan melalui media, persoalan tersebut direspons pemerintah daerah dan Bulog. Seperti ini yang kita harapkan,” ujarnya.
Mikdar menegaskan, setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, diperlukan respons cepat dan langkah konkret dari pemerintah agar beban masyarakat dapat ditekan.
Ia juga mengapresiasi respons Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dinilainya cepat mengambil tindakan ketika persoalan menyangkut kebutuhan masyarakat.
“Ketika ada sesuatu yang disampaikan dan memang benar terjadi di tengah masyarakat, gubernur langsung mengambil tindakan melalui dinas terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk meringankan persoalan yang dihadapi masyarakat Lampung,” katanya.
Mikdar berharap jangkauan pasar murah tidak berhenti pada 97 titik yang telah disiapkan. Ia mendorong penambahan titik apabila kondisi dan kemampuan anggaran memungkinkan, terutama di wilayah yang masyarakatnya membutuhkan.
“Selagi memungkinkan, semakin banyak titik pasar murah tentu semakin bagus. Dengan demikian, masyarakat, khususnya kalangan bawah, sangat terbantu,” ujarnya.
Lebih jauh, Mikdar berharap pasar murah tidak hanya digelar menjelang hari besar keagamaan atau momentum tertentu. Menurutnya, kegiatan tersebut perlu menjadi instrumen yang dapat digunakan pemerintah secara berkelanjutan ketika terjadi tekanan harga bahan pokok.
“Harapan kita, pasar murah bukan hanya dilaksanakan pada momen-momen hari besar atau menjelang hari raya, tetapi bisa dilakukan secara kontinu. Setiap ada persoalan yang dirasakan masyarakat dan memungkinkan untuk ditindaklanjuti, kita berharap pemerintah mengambil langkah-langkah konkret,” tegasnya.
Selain stabilisasi harga, Mikdar menyoroti pentingnya menjaga ketersediaan stok beras. Ia meminta Perum Bulog bersama pemerintah daerah dan dinas terkait memastikan cadangan beras tetap aman, terutama menghadapi perubahan musim dan kondisi produksi pertanian.
“Cadangan beras yang dimiliki Bulog harus terus dijaga. Bulog perlu bekerja sama dengan dinas terkait sesuai arahan gubernur agar cadangan beras tidak sampai langka di pasaran,” katanya.
Ia menambahkan, jika pasokan beras premium terbatas, masyarakat setidaknya harus memiliki akses terhadap beras medium berkualitas dengan harga yang terjangkau.
“Paling tidak, kalau beras premium memang terbatas, beras medium yang berkualitas harus selalu tersedia di tengah masyarakat. Dengan begitu, masyarakat merasa nyaman dan aman serta mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.
Mikdar juga menilai perhatian Pemprov Lampung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat mulai terlihat melalui berbagai program bantuan, khususnya bagi sektor pertanian. Bantuan pupuk, alat pertanian, bibit dan berbagai dukungan lainnya dinilai dapat membantu meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan masyarakat.
“Kita ingin melihat kondisi bahan pokok tetap stabil dan pendapatan masyarakat, khususnya petani, semakin meningkat,” katanya.
Menurut Mikdar, stabilitas harga pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat harus berjalan beriringan. Pemerintah daerah, DPRD dan media memiliki peran masing-masing dalam mengawal persoalan tersebut.
“Inilah yang diharapkan kita semua, pemerintah daerah, anggota dewan maupun wartawan. Kita melihat tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di Provinsi Lampung,” pungkasnya. (LW)
