Bandarlampung (LW): Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung sekaligus Anggota Komisi V DPRD Lampung, M. Syukron Muchtar, menegaskan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh diposisikan sekadar sebagai operator pelaksana teknis, melainkan harus menjadi bagian penting dari arsitektur pengetahuan (knowledge architecture) dalam pembangunan sistem ketahanan gizi nasional.
Menurut Syukron, skala dan kompleksitas program MBG membuat negara membutuhkan dukungan akademik, riset, inovasi pangan, hingga sistem monitoring dan evaluasi yang kuat agar implementasi program berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Program MBG ini bukan sekadar membagikan makanan kepada peserta didik. Ini adalah agenda besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Karena itu perguruan tinggi harus ditempatkan sebagai pusat pengetahuan dan inovasi, bukan hanya operator teknis pelaksanaan,” ujar Syukron, Kamis (7/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul masih adanya ketidakjelasan petunjuk teknis (juknis) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hingga kini masih ditunggu sejumlah perguruan tinggi di daerah, termasuk di Lampung. Syukron menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa percepatan agenda nasional MBG belum sepenuhnya diikuti kesiapan desain kelembagaan dan tata kelola implementasi di daerah.
Secara nasional, program MBG diproyeksikan menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat secara bertahap hingga 2029 dengan kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Dengan skala sebesar itu, Syukron menilai MBG tidak bisa dijalankan hanya dengan pendekatan administratif birokrasi semata.
“Kalau program sebesar ini hanya dipahami sebagai proyek distribusi makanan, maka kita kehilangan substansi besarnya. MBG harus menjadi pintu masuk membangun sistem ketahanan gizi nasional, memperkuat pangan lokal, dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” katanya.
Sebagai anggota Komisi V yang membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan sosial, Syukron menilai perguruan tinggi memiliki kapasitas strategis yang tidak dimiliki lembaga lain, mulai dari riset gizi, laboratorium pangan, quality control, pengembangan menu berbasis pangan lokal, hingga evaluasi dampak kesehatan masyarakat.
Menurutnya, Provinsi Lampung memiliki potensi besar untuk menjadi model integrasi antara MBG dan pengembangan pangan lokal karena didukung basis pertanian yang kuat. Lampung diketahui menjadi salah satu produsen singkong terbesar nasional dengan produksi lebih dari 7 juta ton per tahun, sekaligus daerah sentra jagung, padi, dan komoditas pangan lainnya.
“Lampung punya kekuatan pangan lokal yang luar biasa. Kampus-kampus di Lampung harus dilibatkan untuk mengembangkan inovasi menu berbasis singkong, jagung, ikan lokal, dan pangan daerah lainnya. Jadi MBG bukan hanya memberi makan, tapi juga membangun kemandirian pangan daerah,” jelasnya.
Syukron juga mengingatkan bahwa tanpa basis akademik dan evidence-based policy yang kuat, program MBG berisiko menghadapi berbagai persoalan klasik kebijakan publik, mulai dari ketidaktepatan sasaran, rendahnya kualitas layanan, hingga potensi penyimpangan tata kelola anggaran. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat segera memperjelas juknis SPPG, termasuk posisi kelembagaan perguruan tinggi dalam implementasi MBG. Menurutnya, kampus harus diberikan ruang yang jelas sebagai mitra strategis negara dalam membangun sistem gizi nasional.
“Perguruan tinggi jangan hanya dijadikan pelengkap administrasi program. Kampus harus menjadi pusat inovasi, pusat riset, dan pengawas kualitas implementasi MBG. Kalau ini dibangun dengan serius, maka manfaatnya bukan hanya menurunkan stunting, tetapi juga memperkuat ekonomi desa dan kualitas generasi masa depan,” tegas Syukron.
Lebih lanjut, Syukron menilai keberhasilan MBG akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah membangun tata kelola kolaboratif antara negara, perguruan tinggi, pemerintah daerah, petani lokal, UMKM pangan, dan masyarakat sipil.
Ia menambahkan bahwa program MBG seharusnya menjadi momentum besar membangun ekosistem pangan nasional yang sehat, produktif, dan berbasis potensi lokal daerah. “Kita ingin MBG menjadi legacy pembangunan manusia Indonesia. Dan untuk mencapai itu, negara harus melibatkan kekuatan ilmu pengetahuan melalui perguruan tinggi sebagai fondasi utama kebijakan,” pungkasnya. (*)
