Bandarlampung (LW): Di tengah dorongan percepatan pembangunan, infrastruktur tak boleh hanya sekadar dibangun, tapi harus benar-benar berdampak ke masyarakat.
Hal ini ditegaskan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Ni Ketut Dewi Nadi, yang menyatakan siap untuk terus mengawal proyek-proyek jalan agar berjalan optimal dan tidak melenceng dari tujuan awal, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, dukungan terhadap program Pemerintah Provinsi Lampung bukan sekadar formalitas politik, melainkan bagian dari tanggung jawab memastikan setiap anggaran yang digelontorkan berujung pada manfaat nyata.
“Kami mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jalan, tapi pengawasan tetap menjadi kunci. Program ini harus benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya (7/4).
Ia menekankan, fungsi pengawasan DPRD akan terus dimaksimalkan untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan berkualitas.
“Kami ingin pembangunan ini tidak hanya selesai, tapi juga bertahan lama dan dirasakan manfaatnya secara berkelanjutan,” tambahnya.
Di sisi lain, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, turun langsung ke lapangan meninjau progres perbaikan jalan di Kabupaten Lampung Tengah. Langkah ini menjadi sinyal bahwa proyek infrastruktur kini berada dalam sorotan serius pemerintah.
Menurut gubernur, pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi strategis jangka panjang.
“Jalan yang baik akan mengangkat nilai hasil pertanian, memperlancar distribusi, hingga membuka akses pendidikan dan aktivitas sosial masyarakat,” ujarnya.
Pemprov Lampung menargetkan perbaikan hampir 200 kilometer jalan provinsi sepanjang 2026. Di Lampung Tengah, lonjakan target cukup ambisius: tingkat kemantapan jalan dari 89 persen didorong naik hingga 98 persen.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, M. Taufiqillah, mengungkapkan bahwa ruas-ruas yang diperbaiki bukan jalur biasa. Kawasan tersebut menjadi urat nadi ekonomi, ditopang aktivitas pasar besar seperti Kalirejo, Bangunrejo, hingga Poncowarno, serta lalu lintas kendaraan berat dari sektor industri.
“Dengan tonase tinggi, konstruksi jalan harus dirancang lebih kuat agar tidak cepat rusak,” jelasnya.
Total penanganan difokuskan pada tiga ruas utama sepanjang sekitar 17 kilometer: Kalirejo–Bangun Rejo, Padang Ratu–Kalirejo, dan Padang Ratu–Pekurun Udik. Pembangunan dilakukan dengan kombinasi beton kaku dan aspal, disesuaikan dengan karakter tanah serta beban kendaraan, lengkap dengan sistem drainase untuk mengantisipasi genangan.
Di lapangan, perubahan mulai terasa. Jalan yang sebelumnya rusak perlahan membaik, membuka akses lebih cepat bagi warga dan mendorong aktivitas ekonomi.
Namun satu hal menjadi catatan, dorongan percepatan tanpa pengawasan ketat berisiko melahirkan masalah baru. Komisi IV pun mengingatkan, keberhasilan pembangunan tak hanya diukur dari panjang jalan yang dibangun, tapi dari seberapa lama kualitasnya bisa bertahan dan dirasakan masyarakat. (LW)
