Bandarlampung (LW): Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri menegaskan program dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar, khususnya pelaku UMKM dan pemasok lokal.
Menurutnya, kebutuhan dapur SPPG semestinya tidak dipasok dari luar daerah, terutama untuk wilayah kabupaten dan pelosok yang memiliki keterbatasan akses distribusi.
“SPPG itu seharusnya tidak mengambil pasokan dari luar. Harus dari sekitar, karena menyangkut jarak tempuh dan efisiensi. Kalau di kota mungkin banyak pilihan, tapi di daerah pelosok mereka harus bekerja sama dengan UMKM lokal,” ujar Fauzi, Kamis (28/5).
Ia menilai keberadaan dapur SPPG jangan hanya menjadi program formal pemerintah, melainkan juga harus menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Komisi II DPRD Lampung, kata dia, akan mengawal agar dapur-dapur SPPG benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi pedagang kecil, petani, hingga pelaku UMKM di daerah.
“Kita akan kawal supaya dapur-dapur itu punya nilai ekonomi untuk masyarakat, pedagang, dan UMKM,” tegasnya.
Fauzi juga menyinggung rencana kerja sama SPPG dengan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Namun ia mengakui, sejumlah daerah di Lampung masih menghadapi kendala penyediaan lahan untuk pengembangan koperasi tersebut.
Menurutnya, persoalan itu kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena masuk dalam program prioritas nasional Presiden.
“Daerah yang belum berhasil menyediakan lahan sedang didorong terus. Kalau tidak bisa diselesaikan daerah, pemerintah pusat akan turun tangan. Ini program prioritas pemerintah, mau tidak mau harus berjalan,” katanya.
Ia menyebut pemerintah pusat bersama aparat TNI terus melakukan pendampingan dan percepatan di lapangan, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki harga tanah tinggi dan keterbatasan lahan.
Meski demikian, Fauzi optimistis percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih tetap bisa terealisasi melalui skema dan petunjuk teknis yang telah disiapkan pemerintah pusat.
“Terkait opsi dan mekanismenya sudah ada juknis dari pusat. DPRD sementara ini fokus mengawasi dan mengontrol pelaksanaannya agar tepat sasaran,” pungkasnya. (LW)
