Lampung Timur (LW): Dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang sempat mencuat beberapa waktu lalu kini mulai ditindaklanjuti. Kepolisian Daerah (Polda) disebut telah bergerak melakukan penelusuran terhadap potensi praktik ilegal yang merugikan negara tersebut.
Langkah cepat aparat penegak hukum itu mendapat apresiasi dari DPRD Provinsi Lampung. Dalam keterangannya, Anggota Komisi I DPRD Lampung Rahmat Visa Ridi Arifin menegaskan dukungan penuh terhadap upaya Polda dalam menertibkan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
“Kami secara pribadi dan kelembagaan sangat mengapresiasi langkah cepat Polda dalam menindaklanjuti dugaan penimbunan ini. Ini bentuk keseriusan dalam melindungi hak masyarakat,” ujarnya (11/4).
DPRD juga memastikan akan memperkuat fungsi pengawasan dengan terus berkoordinasi bersama pihak kepolisian. Sinergi antara legislatif dan aparat penegak hukum dinilai penting untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik penimbunan yang berpotensi merugikan publik.
Selain itu, DPRD mendorong agar penertiban dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Mereka menilai, tindakan tegas perlu dilakukan agar memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.
“Sebagai mitra, kami akan terus mendukung dan mendorong penertiban ini berjalan maksimal. Tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, apalagi ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
DPRD juga berencana segera melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kapolda guna memastikan proses pengusutan berjalan efektif dan transparan. Pengawalan penuh akan dilakukan hingga persoalan ini tuntas. Pun tentunya, menurut dia, agar distribusi BBM bersubsidi dapat kembali tertib serta benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. (LW)
