Bandarlampung (LW): Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Lampung, Putra Jaya Umar, menilai masih banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap maksimal. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab kemampuan fiskal Provinsi Lampung belum berkembang secara optimal.
Menurut Putra, semakin besar PAD yang dimiliki daerah, semakin kuat pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“APBD kita ditopang oleh PAD dan dana transfer pusat. Jika PAD meningkat, maka ruang gerak pembangunan daerah juga akan semakin besar,” ujar Putra, Selasa (2/6).
Ia menyoroti sektor pajak kendaraan bermotor yang hingga kini masih menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar daerah. Namun, penerimaan yang diperoleh Lampung dinilai masih jauh dari potensi yang seharusnya bisa dicapai.
Saat ini, penerimaan dari pajak kendaraan bermotor di Lampung baru berada di kisaran Rp1 triliun lebih. Padahal, berdasarkan hasil studi banding ke sejumlah daerah di Pulau Jawa, ada provinsi yang mampu meraup hingga Rp7 triliun per tahun dari sektor yang sama.
Karena itu, Putra Jaya mendorong pemerintah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi kendaraan. Menurutnya, prosedur yang berbelit justru berpotensi menurunkan kepatuhan wajib pajak.
“Jangan sampai masyarakat dipersulit dengan syarat-syarat yang sebenarnya bisa disederhanakan. Pelayanan yang cepat dan mudah akan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak,” katanya.
Selain kemudahan layanan, ia juga mengusulkan penerapan sistem reward and punishment bagi petugas Samsat. Petugas yang mampu mencapai target penerimaan perlu diberikan penghargaan, sementara petugas yang tidak memenuhi target harus dievaluasi.
Tak hanya itu, Putra Jaya menilai program penghargaan bagi wajib pajak yang taat juga perlu diperluas. Salah satunya melalui pemberian hadiah atau doorprize yang disosialisasikan secara masif kepada masyarakat.
DPRD, lanjutnya, siap ikut turun ke lapangan melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak. Aparatur desa juga dinilai dapat dilibatkan untuk membantu mengingatkan masyarakat terkait kewajiban pajak kendaraan.
“Kalau perlu ada insentif bagi pihak-pihak yang membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang terpenting, seluruh potensi pendapatan harus digerakkan,” tegasnya.
Selain pajak kendaraan, Putra Jaya menilai sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih menyimpan potensi besar. Ia mendorong pemerintah daerah bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat pendataan dan sertifikasi tanah.
Menurutnya, masih banyak bidang tanah yang belum terdata secara optimal sehingga belum memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.
Ia juga meminta dilakukan penertiban dan pengukuran ulang terhadap lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU). Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak ada kelebihan penguasaan lahan yang luput dari kewajiban pajak.
“Dari perusahaan-perusahaan besar juga ada potensi besar dari PBB dan pajak air tanah. Ini harus diawasi dan dioptimalkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Putra Jaya menegaskan Lampung perlu memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat. Sebagai gerbang utama Pulau Sumatera, Lampung menanggung beban lalu lintas kendaraan yang sangat tinggi dari berbagai provinsi menuju Pulau Jawa.
Menurutnya, posisi strategis tersebut sudah semestinya menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk memberikan dukungan anggaran dan pembangunan infrastruktur yang lebih besar kepada Lampung.
Ia optimistis, jika seluruh potensi pajak, aset daerah, dan persoalan pertanahan dapat ditata dengan baik, maka penerimaan daerah akan meningkat signifikan dan memperkuat kemampuan Lampung dalam membiayai pembangunan secara mandiri.
“Kuncinya adalah mengaktifkan seluruh sumber pendapatan yang ada, memberikan target yang jelas, serta membangun sistem penghargaan yang mampu mendorong kinerja seluruh pihak terkait,” pungkasnya. (LW)
