Oleh: Abung Mamasa
Pemimpin Redaksi Harian Kandidat | Ketua IJP Lampung
Setiap tahun, angka anggaran pendidikan bertambah. Program baru lahir silih berganti. Sekolah dibangun, ruang kelas diperbaiki, guru mengikuti pelatihan, teknologi masuk ke ruang belajar, dan berbagai slogan perubahan terus diperkenalkan.
Jika pembangunan hanya diukur dari aktivitas, mungkin tidak ada yang salah. Semua tampak bergerak. Semua terlihat bekerja.
Namun pembangunan sejatinya tidak diukur dari seberapa banyak yang dikerjakan, melainkan sejauh mana hasilnya mengubah keadaan.
Di sinilah Lampung menghadapi kenyataan yang tidak mudah diabaikan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Harapan Lama Sekolah (HLS) Lampung meningkat dari 11,92 tahun pada 2012 menjadi 12,79 tahun pada 2025. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga naik dari 7,30 tahun menjadi 8,61 tahun.
Angka-angka itu memang bergerak naik. Tetapi ketika dibandingkan dengan provinsi lain, Lampung justru seperti berlari di atas treadmill—terus bergerak, tetapi tidak benar-benar berpindah posisi.
Selama lebih dari tiga belas tahun, Lampung tidak pernah mampu keluar dari kelompok bawah nasional. Sejak 2018 hingga 2025, Harapan Lama Sekolah bertahan di peringkat ke-31 dari 38 provinsi. Rata-rata Lama Sekolah pun hanya berkisar di posisi ke-27 hingga ke-28.
Artinya, yang naik hanyalah grafik. Yang tidak berubah adalah posisi.
Inilah ironi pembangunan pendidikan Lampung.
Persoalannya bukan lagi apakah pemerintah bekerja. Jawabannya tentu bekerja. Persoalannya adalah apakah cara bekerja selama ini benar-benar menghasilkan lompatan yang dibutuhkan.
Kita terlalu lama merasa puas dengan laporan serapan anggaran, jumlah ruang kelas yang dibangun, banyaknya pelatihan, atau deretan program yang setiap tahun berganti nama. Padahal masyarakat tidak merasakan manfaat dari angka-angka itu.
Yang mereka rasakan adalah apakah anak-anak mereka mampu bertahan hingga lulus SMA. Apakah kesempatan kuliah semakin terbuka. Apakah putus sekolah semakin berkurang. Apakah pendidikan benar-benar mengubah masa depan keluarga mereka.
Sayangnya, data justru menunjukkan masih ada jarak yang lebar antara harapan dan kenyataan.
Selisih 4,18 tahun antara Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah menjadi alarm yang tidak boleh diabaikan. Di atas kertas, anak-anak Lampung memiliki peluang belajar hingga hampir lulus SMA. Namun dalam kenyataan, rata-rata penduduk dewasa masih hanya mengenyam pendidikan setingkat SMP.
Di balik angka itu tersimpan banyak cerita: anak yang berhenti sekolah karena ekonomi, remaja yang menikah terlalu dini, siswa yang memilih bekerja dibanding melanjutkan pendidikan, hingga kualitas pembelajaran yang belum sepenuhnya menjawab tantangan zaman.
Persoalan seperti ini tidak akan selesai hanya dengan menambah program baru. Ia membutuhkan keberanian mengevaluasi arah kebijakan secara menyeluruh.
Sudah saatnya ukuran keberhasilan pendidikan diubah. Bukan lagi berapa miliar rupiah anggaran terserap atau berapa banyak kegiatan terlaksana, tetapi berapa banyak anak yang berhasil menyelesaikan sekolah, berapa angka putus sekolah yang mampu ditekan, dan seberapa jauh Lampung berhasil memperbaiki posisinya dibanding provinsi lain.
Pendidikan bukan sekadar urusan sekolah. Ia menentukan kualitas tenaga kerja, daya saing ekonomi, kemampuan menarik investasi, hingga masa depan pembangunan daerah.
Karena itu, rapor pendidikan 2025 seharusnya tidak dijadikan panggung untuk berpuas diri hanya karena grafik terus naik. Justru sebaliknya, rapor ini harus menjadi cermin yang jujur bahwa Lampung membutuhkan perubahan strategi, bukan sekadar pergantian program.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak sedang menunggu lahirnya slogan baru. Mereka menunggu hasil yang nyata.
Dan selama Lampung masih bertahan di papan bawah nasional, pekerjaan rumah itu belum selesai.
Tabik..
