Bandarlampung (LW): Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, menegaskan siap mengawal pelaksanaan Program Sekolah Rakyat agar benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat miskin ekstrem, bukan sekadar program yang baik di atas kertas.
Menurut Yanuar, Sekolah Rakyat merupakan kebijakan dengan tujuan mulia untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada ketepatan sasaran, pemerataan lokasi, kualitas pendidikan, serta transparansi dalam pelaksanaannya.
“Setiap program pemerintah tentu memiliki tujuan yang baik. Yang harus kita pastikan adalah pelaksanaannya di lapangan benar-benar sesuai dengan tujuan tersebut,” ujar Yanuar, Selasa (30/6).
Ia menilai penempatan Sekolah Rakyat perlu menjadi bahan evaluasi. Pasalnya, sebagian besar sekolah berada di Kota Bandarlampung, sementara masyarakat miskin ekstrem juga banyak tersebar di berbagai daerah seperti Pesisir Barat, Tulang Bawang, dan kabupaten lainnya.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan lokasi Sekolah Rakyat benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang menjadi target utama sehingga manfaat program dapat dirasakan secara merata.
Selain pemerataan, Yanuar menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak boleh diabaikan. Ia menilai kualitas tenaga pendidik menjadi faktor utama dalam meningkatkan mutu pendidikan sekaligus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung.
“Kita tidak cukup hanya membangun sekolah. Kompetensi guru harus terus ditingkatkan dan kesejahteraan mereka juga wajib diperhatikan. Sulit mengharapkan guru memberikan pendidikan terbaik apabila kesejahteraannya belum terpenuhi,” tegasnya.
Komisi V DPRD Provinsi Lampung juga menyoroti aspek transparansi pelaksanaan program. Hingga kini, DPRD mengaku belum menerima laporan resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung terkait sumber pendanaan, lokasi Sekolah Rakyat, jumlah peserta didik, maupun mekanisme penentuan penerima manfaat.
Yanuar menegaskan seluruh informasi tersebut penting disampaikan sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus memastikan Program Sekolah Rakyat benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem sesuai tujuan pemerintah.
“Kami ingin memastikan program ini tidak melenceng dari sasaran. Jangan sampai yang menerima justru mereka yang memiliki kedekatan atau akses tertentu. Program ini harus berpihak kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya. (LW)
