Bandarlampung (LW): Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di Provinsi Lampung resmi berakhir. Meski berjalan dengan berbagai dinamika, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung mencatat lonjakan jumlah pendaftar yang cukup signifikan, terutama di jenjang SMA unggulan dan SMA reguler.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amirico mengatakan, tingginya animo masyarakat menjadi bahan evaluasi penting untuk penyelenggaraan SPMB tahun depan.
“Jumlah pendaftar tahun ini meningkat sangat signifikan. Untuk SMA unggulan saja, tahun lalu sekitar 14 ribu pendaftar, sedangkan tahun ini mencapai sekitar 34 ribu orang. Begitu juga dengan SMA reguler, jumlah pendaftarnya juga sangat tinggi,” ujarnya, Kamis (2/7)
Ia menjelaskan, dengan kuota SMA unggulan sekitar 12 ribu siswa dan total daya tampung SMA unggulan serta reguler sekitar 88 ribu siswa, sementara jumlah pendaftar telah melampaui 100 ribu orang. Kondisi tersebut membuat tidak semua calon peserta didik dapat diterima di sekolah negeri.
Sebagai solusi, Disdik Lampung tengah menyiapkan sejumlah skema untuk meningkatkan daya tampung pada tahun ajaran mendatang. Salah satunya dengan mengusulkan penambahan rombongan belajar (rombel), pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), hingga penyesuaian kapasitas siswa dalam satu kelas.
“Saat ini maksimal satu kelas berisi 36 siswa. Kami sedang mengkaji kemungkinan mengusulkan menjadi 38 siswa per kelas. Jika ada sekitar 2.000 rombel dan setiap kelas ditambah dua siswa, maka daya tampung bisa bertambah sekitar 4.000 siswa. Ini akan kami usulkan kepada pemerintah pusat, bersamaan dengan penambahan ruang kelas baru,” jelasnya.
Di sisi lain, Disdik Lampung juga meminta sekolah swasta mengambil peran lebih besar dalam mendukung akses pendidikan, mengingat ribuan siswa dipastikan akan melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
Karena itu, pihaknya mengimbau sekolah swasta untuk tidak menaikkan biaya pendidikan, bahkan jika memungkinkan memberikan berbagai bentuk keringanan bagi masyarakat.
“Saya meminta sekolah swasta agar tidak menaikkan SPP. Kalau bisa justru memberikan potongan, baik untuk uang pembangunan maupun SPP, sehingga masyarakat, khususnya yang kurang mampu, tetap bisa melanjutkan pendidikan,” katanya.
Menurutnya, imbauan tersebut mendapat respons positif dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA dan SMK swasta di Lampung. Bahkan, sejumlah sekolah swasta siap memberikan keringanan biaya kepada calon peserta didik.
Ia menilai, kebijakan SPMB tahun ini juga memberikan dampak ekonomi yang positif. Salah satunya terlihat dari meningkatnya aktivitas rumah kos di sekitar sekolah, terutama karena jalur prestasi memungkinkan siswa dari berbagai daerah, seperti Lampung Barat dan Kotabumi, bersekolah di kota.
“Sekarang rumah-rumah kos kembali hidup. Bahkan cukup sulit mencari kos-kosan karena banyak siswa dari daerah yang diterima melalui jalur prestasi. Artinya, kebijakan ini juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar sekolah,” ungkapnya.
Terkait dukungan anggaran bagi sekolah swasta, Kadisdik mengakui kondisi fiskal daerah saat ini masih menjadi tantangan. Namun pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ruang fiskal semakin kuat.
“Dulu memang ada BOSDA. Mudah-mudahan ke depan, ketika PAD meningkat dan kondisi keuangan daerah semakin baik, dukungan terhadap dunia pendidikan, termasuk sekolah swasta, juga bisa lebih optimal. Saat ini kami terus menggali berbagai potensi agar program pendidikan di Lampung semakin baik,” pungkasnya. (LW)
