Bandarlampung (LW): Target Pemerintah Kota Bandar Lampung mewujudkan zero kematian akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) pada 2026 mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Lampung. Namun, kalangan legislatif mengingatkan target tersebut tidak boleh sekadar menjadi slogan tanpa diikuti penguatan layanan kesehatan, fasilitas fogging, serta upaya pencegahan yang berkelanjutan.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, menilai pemerintah memang harus memiliki target yang tinggi. Namun, target itu harus dibarengi langkah nyata dan disusun secara realistis sesuai kondisi di lapangan.
“Kalau cuma target tentu bagus. Pemerintah memang harus memiliki target yang setinggi-tingginya. Tetapi sebagai pengambil kebijakan juga harus realistis dalam menentukan target tersebut,” ujar Yanuar, Rabu (8/7).
Menurutnya, untuk mewujudkan zero kematian akibat DBD, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pelayanan ketika pasien sudah sakit. Pencegahan harus menjadi prioritas melalui penataan lingkungan, pemberantasan sarang nyamuk, dan fogging di wilayah rawan.
“Kalau ingin zero DBD, berarti lingkungan harus benar-benar bersih, kawasan kumuh harus terus ditata, dan fogging dilakukan secara rutin, misalnya setiap satu atau dua bulan di daerah yang memang rawan. Itu merupakan salah satu langkah untuk menekan penyebaran DBD,” katanya.
Yanuar menegaskan, target nol kematian akan sulit tercapai apabila pemerintah tidak menjalankan program yang konsisten.
“Kalau hanya sekadar memasang target tetapi tidak melakukan upaya apa-apa, lalu dari mana zero itu akan tercapai? Penyebaran nyamuk tidak bisa diprediksi, sehingga pencegahan harus dilakukan secara konsisten,” tegasnya.
Senada, Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Bandar Lampung, Andika Wibawa SR, mendukung target tersebut, tetapi mengingatkan kesiapan sarana dan prasarana harus menjadi perhatian utama.
“Silakan saja Pemerintah Kota Bandar Lampung menargetkan zero kematian akibat DBD, itu merupakan target yang baik dan patut didukung. Namun, target tersebut harus dibarengi dengan kesiapan fasilitas dan sarana pendukung di lapangan,” ujarnya.
Andika menyoroti masih banyak alat fogging di tingkat kelurahan yang rusak sehingga masyarakat kesulitan memperoleh layanan penyemprotan ketika dibutuhkan.
“Salah satu yang paling penting adalah ketersediaan alat fogging. Selain fogging, lingkungan juga harus dibersihkan secara rutin agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Dengan langkah-langkah itu, saya yakin kasus DBD bisa ditekan sehingga risiko kematian juga dapat diminimalkan,” katanya.
Ia mengusulkan setiap kelurahan memiliki sedikitnya tiga hingga lima unit alat fogging yang berfungsi agar respons terhadap potensi penyebaran DBD lebih cepat.
“Jangan sampai hanya berbicara soal target zero kematian, tetapi alat dan upaya pencegahannya belum memadai. Kita tentu mendukung program pemerintah, tetapi harus dibuktikan dengan kerja nyata agar masyarakat benar-benar terlindungi dari ancaman demam berdarah,” tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung menargetkan zero kematian akibat DBD (zero death) pada 2026, dengan menekan angka kesakitan hingga di bawah 10 kasus per 100.000 penduduk. Hingga Mei 2026, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mencatat 81 kasus DBD, turun dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 252 kasus. Pemerintah mengandalkan penguatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), gerakan 1 Rumah 1 Juru Pemantau Jentik (1R1J), serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk mencapai target tersebut. (LW)
