Bandarlampung (LW): Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung menyoroti belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Golkar meminta Pemerintah Provinsi Lampung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan pendapatan, meningkatkan efektivitas belanja, serta menekan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) agar manfaat pembangunan lebih cepat dirasakan masyarakat.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung, Putra Jaya Umar, mengatakan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 hanya mencapai Rp6,713 triliun atau 86,7 persen dari target sebesar Rp7,743 triliun. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan masih adanya selisih pendapatan yang cukup besar dibanding target yang telah ditetapkan.
“Fraksi Partai Golkar memandang perlu dilakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan penetapan target pendapatan agar lebih realistis, terukur, berbasis potensi riil, serta didukung validitas data yang akurat,” ujar Putra Jaya Umar saat menyampaikan pandangan fraksi dalam rapat paripurna DPRD Lampung, Jumat (17/7).
Golkar juga mendorong pemerintah daerah memperkuat sistem digital dalam pengelolaan pendapatan, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak guna mengoptimalkan penerimaan daerah.
Tak hanya itu, Fraksi Golkar turut mengkritisi realisasi belanja dan transfer daerah yang mencapai Rp6,685 triliun. Menurut Putra, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran.
Ia mengingatkan, rendahnya realisasi belanja berpotensi mengurangi manfaat pembangunan yang seharusnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Karena itu, Golkar meminta pemerintah meningkatkan kualitas perencanaan program, mempercepat pelaksanaan kegiatan, memperkuat pengendalian anggaran, serta melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang secara konsisten memiliki tingkat serapan anggaran rendah.
Selain pendapatan dan belanja, Fraksi Golkar juga menyoroti masih adanya SiLPA sebesar Rp98,278 miliar pada APBD 2025.
Meski mengakui SiLPA dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan tahun berikutnya, Golkar menegaskan nilainya harus ditekan seminimal mungkin agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar terserap dan manfaatnya dirasakan masyarakat secara maksimal.
“Semakin kecil SiLPA, semakin besar pula pembangunan yang dapat langsung dirasakan masyarakat,” tegas Putra Jaya Umar. (LW)
