Bandarlampung (LW): Kemerdekaan tak sekadar dirayakan dengan kibaran Merah Putih dan khidmatnya upacara. Di tengah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, DPD PDI Perjuangan Lampung memilih menghadirkan makna kemerdekaan melalui kepedulian.
Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Winarti, mengajak seluruh kader dan peserta upacara untuk menundukkan hati sejenak, mendoakan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tengah menghadapi dampak bencana gempa bumi.
Pesan itu disampaikan Winarti seusai memimpin upacara HUT ke-81 RI di Kantor DPD PDI Perjuangan Lampung, Senin (17/8).
“Di HUT RI ke-81 ini kita semuanya berdoa untuk saudara kita di NTT. Kita sama-sama merasa. Jadi kita harus empati kepada mereka,” ujar Winarti.
Bagi Winarti, kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni. Justru, nilai kemerdekaan menemukan maknanya ketika masyarakat Indonesia mampu berdiri bersama saat sebagian saudaranya sedang berada dalam kesulitan.
Semangat itu, kata dia, sejalan dengan nilai gotong royong yang menjadi salah satu kekuatan bangsa Indonesia. Karena itu, perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum untuk memperkuat rasa persaudaraan sekaligus kepedulian terhadap sesama.
“Di tengah suasana perayaan HUT RI, PDI Perjuangan Lampung memilih untuk tetap mengingat saudara-saudara sebangsa yang sedang menghadapi dampak bencana di NTT. Kita sampaikan empati sedalam-dalamnya kepada mereka,” katanya.
Tak berhenti pada doa, kepedulian tersebut juga diterjemahkan dalam langkah nyata. Winarti menyebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan telah menginstruksikan seluruh kader untuk bergotong royong membantu masyarakat terdampak bencana.
Instruksi tersebut, menurut Winarti, diberikan langsung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
“Dari DPP langsung Ibu Ketua Umum memberikan instruksi untuk bergotong royong membantu. Ini telah ditindaklanjuti oleh jajaran PDI Perjuangan, termasuk di Lampung,” ujarnya.
Di Lampung sendiri, kesiapsiagaan menghadapi bencana juga menjadi perhatian. Winarti memastikan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan tetap dalam kondisi siaga.
Sejumlah wilayah Lampung dinilai perlu mendapatkan perhatian karena memiliki potensi bencana, termasuk kawasan sekitar Gunung Anak Krakatau. Kesiapsiagaan Baguna di tingkat wilayah diharapkan mampu mempercepat respons apabila bencana sewaktu-waktu terjadi.
“Tentu kita berharap enggak ada, tapi Baguna harus siap siaga di wilayah masing-masing. Instruksi ini sudah turun dari Ibu Ketua Umum,” katanya.
Dari persoalan kemanusiaan, Winarti kemudian membawa semangat kemerdekaan itu ke ranah pembangunan daerah. Ia menegaskan PDI Perjuangan Lampung akan mendorong agar pembahasan APBD 2027 di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, seluruh pilar PDI Perjuangan—partai, eksekutif, dan legislatif—memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan anggaran agar sektor-sektor strategis tidak kehilangan prioritas.
“Pembahasan APBD 2027 diinstruksikan untuk skala prioritas. Infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan pertanian menjadi skala prioritas untuk diwujudkan,” tegasnya.
Infrastruktur jalan dan jembatan menjadi salah satu perhatian penting. Winarti berharap 2027 menjadi momentum untuk mempercepat perbaikan jalan provinsi sehingga konektivitas antarwilayah semakin baik dan aktivitas ekonomi masyarakat bergerak lebih kuat.
Ia menilai infrastruktur yang mantap bukan sekadar persoalan kenyamanan perjalanan, tetapi menjadi fondasi penting bagi pengembangan ekonomi daerah, termasuk mendorong hilirisasi sektor pertanian yang memiliki potensi besar di Lampung.
“Infrastruktur jalan dan jembatan kita mengharapkan 2027 jalan provinsi bisa mantap semua. Itu harapannya. Karena ini menjadi pilar penting untuk bisa hilirisasi di Provinsi Lampung,” imbuh mantan Bupati Tulang Bawang tersebut.
Dari NTT hingga jalan-jalan di pelosok Lampung, pesan Winarti pada momentum HUT ke-81 RI bermuara pada satu hal, yakni kemerdekaan harus terasa dalam kehidupan rakyat.
Bukan hanya melalui perayaan, tetapi melalui solidaritas ketika bencana datang, kesiapsiagaan ketika ancaman mengintai, serta kebijakan anggaran yang memastikan pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat. (LW)
