Bandarlampung (LW): Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan (Dapil) Bandarlampung, Andika Wibawa, menyoroti sejumlah persoalan yang disampaikan warga dalam kegiatan reses di Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Selasa (11/8).
Dalam agenda menyerap aspirasi tersebut, sedikitnya tiga persoalan mencuat dan mendapat perhatian serius, yakni kemampuan membaca anak, buruknya kondisi drainase yang memicu banjir, serta persoalan akurasi data penerima bantuan sosial berbasis desil.
Andika menilai persoalan kemampuan membaca pada anak usia sekolah dasar perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah dan tenaga pendidik. Menurutnya, program peningkatan kemampuan membaca sebenarnya sudah tersedia, namun pelaksanaannya perlu lebih digencarkan.
“Programnya sudah ada, tetapi mungkin harus ditingkatkan lagi dan digalakkan lagi. Guru juga perlu dipacu supaya anak-anak bisa membaca,” kata Andika.
Ia menilai tantangan pendidikan saat ini berbeda dengan masa lalu. Anak-anak, khususnya di kelas awal sekolah dasar, menghadapi tuntutan pembelajaran yang semakin cepat sehingga kemampuan dasar seperti membaca tidak boleh terabaikan.
“Anak kelas satu sekarang pelajarannya sudah tidak seperti kita dulu. Sekarang dikejar target, seolah-olah pendidikan itu kejar tayang untuk mendapatkan nilai bagus. Padahal konsep pendidikan tidak seperti itu,” ujarnya.
Karena itu, Andika mendorong Dinas Pendidikan, baik di tingkat kota maupun provinsi, memperkuat program literasi dan pembelajaran membaca sejak usia dini dengan metode yang sesuai dengan karakter anak.
Menurutnya, anak usia empat hingga lima tahun masih berada dalam fase bermain sehingga pendekatan pendidikan harus dibuat lebih menarik agar anak tidak merasa terbebani.
“Anak umur empat sampai lima tahun itu memang masih bermain. Kalau disuruh belajar terus pasti malas. Tinggal bagaimana gurunya, bagaimana program membacanya bisa lebih ditambah dan dibuat menarik,” jelasnya.
Selain pendidikan, persoalan banjir dan drainase juga menjadi keluhan yang banyak disampaikan warga.
Andika mengakui persoalan drainase merupakan masalah yang muncul di berbagai wilayah Bandarlampung. Ia menilai penanganan banjir membutuhkan pemetaan dan pengecekan langsung di lapangan, tidak hanya mengandalkan laporan administratif.
“Keluhannya di mana-mana drainase, di mana-mana banjir. Memang kelemahannya dalam menangani banjir adalah tidak bisa langsung crosscheck satu per satu,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi sejumlah saluran air yang mengalami penyempitan, termasuk akibat pembangunan permukiman. Kondisi tersebut diperparah dengan masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya.
“Saluran-saluran ada yang menyempit, ada perumahan. Ketika mau dipindahkan, kendalanya juga di situ. Ditambah kesadaran masyarakat dalam membuang sampah,” ujarnya.
Andika memastikan persoalan tersebut akan diteruskan kepada pihak terkait. Khusus wilayah Palapa dan sekitarnya, ia mendorong pemerintah melakukan pengerukan serta pembersihan drainase sebagai langkah awal untuk mengurangi potensi genangan dan banjir.
“Minimal drainase daerah Palapa itu digali dan dibersihkan,” tegasnya.
Tak kalah penting, Andika juga menyoroti keluhan warga terkait sulitnya memperoleh bantuan sosial karena persoalan pemutakhiran data desil.
Ia menilai kondisi di lapangan tidak selalu bisa menggambarkan tingkat kesejahteraan warga hanya berdasarkan indikator tertentu, termasuk status rumah kontrakan maupun daya listrik yang digunakan.
Menurutnya, warga yang tinggal di rumah kontrakan dengan daya listrik 1.300 VA belum tentu berada dalam kondisi ekonomi yang mampu. Karena itu, proses pendataan penerima bantuan harus dilakukan secara lebih cermat dan faktual.
“Kalau berdasarkan listrik 1.300 VA dianggap mampu, banyak juga warga yang mengontrak menggunakan listrik 1.300. Jadi harus benar-benar di-crosscheck,” ujarnya.
Andika menegaskan, data penerima bantuan harus terus diperbarui agar kebijakan pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
“Update data itu harus. Jangan hanya melihat satu indikator. Mengontraknya benar atau tidak, kondisi rumahnya bagaimana, semuanya harus dicek,” katanya.
Ia menduga salah satu persoalan yang membuat data belum sepenuhnya akurat adalah proses pemutakhiran yang membutuhkan waktu dan tenaga di lapangan.
“Memang harus benar-benar di-upgrade datanya. Mungkin waktunya yang membuat proses pemutakhiran itu agak lama,” pungkasnya.
Bagi Andika, seluruh aspirasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan masyarakat tidak bisa diselesaikan hanya dari balik meja. Dibutuhkan verifikasi langsung, koordinasi lintas sektor, serta kebijakan yang berpijak pada kondisi nyata di lapangan.
Reses, kata dia, menjadi momentum penting untuk memastikan setiap keluhan warga tidak berhenti sebagai catatan, tetapi diteruskan menjadi bahan perjuangan dan kebijakan pemerintah. (LW)
