Bandarlampung (LW): Persoalan bantuan pendidikan, sulitnya akses pekerjaan bagi perempuan, hingga kebutuhan fasilitas sederhana untuk kerukunan warga menjadi warna dalam reses Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan (Dapil) Bandar Lampung, Andika Wibawa, di Kelurahan Sukamenanti Baru, Kecamatan Kedaton, Rabu (19/8).
Dalam pertemuan tersebut, warga tak sekadar menyampaikan keluhan, tetapi juga menitipkan harapan agar persoalan yang mereka hadapi sehari-hari mendapat jalan keluar melalui kebijakan pemerintah.
Salah satunya disampaikan Ariyanti yang mempertanyakan persoalan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Menanggapi hal itu, Andika menjelaskan bahwa persoalan penerima bantuan tidak bisa dilepaskan dari mekanisme pemeringkatan kesejahteraan masyarakat melalui desil.
Menurutnya, desil 1 dan 2 menjadi kelompok yang mendapat prioritas utama dalam berbagai program bantuan. Namun, kondisi tersebut bukan berarti persoalan selesai. Pemerintah, kata Andika, harus memastikan data penerima bantuan benar-benar diperbarui secara berkala.
“Pendataan itu harus segera dan harus di-upgrade. Jangan sampai hanya mengambil data-data lama,” ujar Andika.
Ia menilai pembaruan data menjadi sangat penting agar bantuan pemerintah tepat sasaran sekaligus mencegah munculnya kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Andika juga menyoroti pentingnya kejelasan batas prioritas penerima bantuan. Apakah bantuan hanya diberikan kepada desil 1 dan 2, atau diperluas hingga desil 3 dan 4, menurutnya harus memiliki patokan yang jelas.
“Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial di masyarakat. Ada warga yang merasa sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan bantuan, sementara yang lain terus menerima,” katanya.
Di sisi lain, aspirasi yang cukup kuat datang dari kelompok ibu-ibu. Isnaini meminta pemerintah membuka lebih banyak peluang kerja yang bisa diakses perempuan, termasuk pekerjaan yang tidak terlalu membatasi usia.
Menurut Andika, persoalan lapangan pekerjaan memang tidak sederhana. Hampir seluruh sektor pekerjaan memiliki persyaratan tertentu, mulai dari usia, pendidikan hingga keterampilan.
“Agak sulit kalau sekarang meminta lapangan pekerjaan tanpa syarat. Kebanyakan pekerjaan di pabrik atau perusahaan memang memiliki persyaratan tertentu,” jelasnya.
Karena itu, ia mendorong agar peluang kerja yang tersedia di sekitar masyarakat benar-benar dapat diakses warga setempat. Program pemberdayaan masyarakat melalui perusahaan maupun kawasan industri, menurutnya, harus memberikan manfaat nyata, bukan sekadar memenuhi formalitas.
Andika mengaku prihatin apabila masyarakat di sekitar kawasan industri justru kesulitan memperoleh akses pekerjaan, sementara perusahaan membuka kesempatan kerja.
“Kalau ada program untuk memberdayakan masyarakat sekitar, jangan sampai hanya menjadi formalitas. Masyarakat sekitar harus benar-benar mendapatkan manfaat,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibicarakan secara serius antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat agar tersedia mekanisme rekrutmen yang lebih terbuka dan adil.
Dalam reses itu, warga juga menyampaikan kebutuhan sederhana namun dinilai penting bagi kehidupan sosial masyarakat. Saryo, salah seorang warga setempat, meminta bantuan kursi untuk menunjang kegiatan kerukunan warga.
Permintaan tersebut langsung mendapat respons positif dari Andika.
“Nanti saya bantu,” kata Andika.
Reses tersebut menjadi ruang bagi Andika untuk menyerap langsung berbagai persoalan dari tingkat bawah. Mulai dari bantuan pendidikan, akurasi data penerima bantuan, kesempatan kerja bagi perempuan, hingga kebutuhan fasilitas warga.
Bagi Andika, aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti sebagai catatan reses. Persoalan yang disampaikan warga harus dikawal agar dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. (LW)
