Lampung Tengah (LW): Masa reses tak selalu harus berlangsung di ruang pertemuan. Bagi Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS, Muhammad Ghofur, menyerap aspirasi masyarakat juga dilakukan dengan turun langsung, mengangkat tangan bersama warga dan ikut membangun harapan.
Di Kalirejo, Lampung Tengah, Muhammad Ghofur bergotong royong bersama masyarakat membangun jembatan yang menghubungkan Dusun 4 dan Dusun 6. Infrastruktur tersebut dibangun melalui swadaya masyarakat dengan nilai pembangunan diperkirakan mencapai Rp200 juta hingga Rp300 juta.
Jembatan itu bukan sekadar penghubung dua dusun. Di atasnya, masyarakat menaruh harapan akan akses yang lebih mudah menuju sekolah, pasar, pelayanan publik, hingga lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan warga.
Ghofur, yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung bidang pembangunan dan infrastruktur, mengatakan masa reses merupakan momentum penting bagi anggota DPRD untuk tidak hanya mendengarkan aspirasi, tetapi juga melihat langsung kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.
“Warga sedang bergotong royong membangun jembatan yang menghubungkan Dusun 4 dan Dusun 6 Kalirejo dengan swadaya masyarakat. Nilainya sekitar Rp200 sampai Rp300 juta. Di masa reses ini saya ikut bersama warga, karena kita ingin hadir dan melihat langsung kebutuhan masyarakat,” kata Muhammad Ghofur (20/8).
Di tengah aktivitas pembangunan, terlihat kuatnya semangat gotong royong masyarakat. Warga menyatukan tenaga, pikiran dan kemampuan yang dimiliki untuk menghadirkan akses yang selama ini mereka butuhkan.
Menurut Ghofur, semangat tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat tidak tinggal diam menghadapi keterbatasan infrastruktur. Namun, ia menegaskan bahwa swadaya warga tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk membebankan seluruh kebutuhan pembangunan kepada masyarakat.
“Gotong royong adalah kekuatan masyarakat kita. Tetapi bukan berarti seluruh kebutuhan infrastruktur kemudian dibebankan kepada warga. Ketika masyarakat sudah menunjukkan inisiatif sebesar ini, pemerintah harus menangkapnya sebagai aspirasi dan kebutuhan nyata di lapangan,” tegasnya.
Ia menilai keberadaan jembatan memiliki dampak yang jauh melampaui nilai fisik pembangunannya. Infrastruktur penghubung antardusun menjadi bagian penting dari denyut kehidupan masyarakat, terutama dalam memperlancar mobilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Petani, misalnya, dapat lebih mudah membawa hasil panen. Distribusi barang menjadi lebih lancar. Anak-anak memiliki akses yang lebih mudah menuju sekolah. Sementara masyarakat juga lebih cepat menjangkau pasar dan berbagai pelayanan publik.
“Bagi masyarakat desa, satu jembatan bisa memiliki manfaat ekonomi yang besar. Petani lebih mudah membawa hasil panen, distribusi barang lebih lancar, anak-anak lebih mudah menuju sekolah dan masyarakat lebih cepat mengakses pasar maupun pelayanan lainnya,” ujarnya.
Karena itu, Ghofur menilai manfaat pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan. Jembatan dengan nilai pembangunan ratusan juta rupiah dapat menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar ketika setiap hari menjadi jalur pergerakan masyarakat dan aktivitas ekonomi warga.
Sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Ghofur mengatakan berbagai persoalan dan kebutuhan infrastruktur yang ditemukan selama masa reses akan menjadi bagian dari aspirasi yang diperjuangkan melalui mekanisme pembangunan sesuai dengan kewenangan pemerintah.
“Reses tidak harus selalu berada di dalam ruangan. Ketika masyarakat sedang membangun jembatan, kita datang, ikut bergotong royong sekaligus mendengarkan persoalan mereka. Dengan begitu, aspirasi yang kita bawa bukan hanya berdasarkan laporan, tetapi kondisi yang kita lihat langsung di lapangan,” katanya.
Bagi Ghofur, kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat bukan sekadar agenda seremonial. Ketika warga bekerja membangun akses untuk masa depan mereka, di situlah wakil rakyat harus hadir, menyaksikan persoalan secara langsung dan memastikan suara masyarakat tidak berhenti di lokasi reses.
Ia berharap jembatan yang kini dibangun secara swadaya tersebut dapat segera dimanfaatkan dan menjadi penggerak aktivitas masyarakat di Dusun 4, Dusun 6 dan wilayah sekitarnya.
“Yang dibangun masyarakat bukan hanya penghubung dua dusun. Jembatan ini membuka akses menuju lahan produksi, pasar, sekolah, pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat. Inilah pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan warga,” pungkas Muhammad Ghofur. (*)
