Bandarlampung (LW): Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, menyoroti dugaan praktik spekulasi BBM bersubsidi yang berpotensi memicu antrean panjang hingga menyebabkan kemacetan di sejumlah SPBU.
Menurut Mukhlis, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh. Sebab, berdasarkan pemaparan dalam rapat, stok BBM dalam kondisi aman, bahkan Pertamina disebut telah menambah pasokan sekitar 20 persen.
“Persoalannya bukan semata-mata stok. Selisih harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi yang cukup besar berpotensi dimanfaatkan oknum untuk mencari keuntungan,” kata Mukhlis, Senin (12/10).
Ia mengilustrasikan, jika selisih harga yang dimanfaatkan mencapai Rp15.000 per liter, pengisian 200 liter berpotensi menghasilkan keuntungan Rp3 juta dalam sekali transaksi.
Meski demikian, Mukhlis menegaskan dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui penelusuran dan pengawasan di lapangan.
Ia mencontohkan kondisi di kawasan Urip Sumohardjo, Bandarlampung. Setelah sidak Anggota DPR RI bersama Gubernur Lampung pada Jumat lalu, antrean di lokasi tersebut berangsur tertib hingga Senin (hari ini, red).
“Setelah sidak, antrean masih ada, tetapi relatif normal dan tidak sampai menimbulkan kemacetan panjang. Ini perlu dicermati lebih lanjut,” ujarnya.
Mukhlis mengapresiasi rencana Gubernur Lampung menerbitkan instruksi untuk menempatkan petugas Satpol PP di SPBU bermasalah. Petugas akan membantu mengawasi distribusi, termasuk memeriksa kesesuaian barcode dengan kendaraan pengisi BBM.
Ia juga menyoroti antrean truk-truk besar yang menghambat arus lalu lintas dan meminta penggunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan yang tidak berhak turut ditertibkan.
“Kalau pengawasan dilakukan secara konsisten, pihak-pihak yang memanfaatkan situasi akan berpikir ulang. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan akibat antrean dan kemacetan,” tegasnya.
Mukhlis berharap penertiban tidak berhenti pada sidak, tetapi dilanjutkan dengan pengawasan berkala dan penegakan sanksi sesuai ketentuan.
“Stok disebut aman dan pasokan sudah ditambah. Sekarang kita lihat bagaimana penertiban berjalan di lapangan. Jangan sampai persoalan ini terus berulang,” pungkasnya. (LW)
