Bandarlampung (LW): Dugaan penggunaan pasir laut dalam proyek pembangunan jalan di Lampung mendapat sorotan dari DPRD Provinsi Lampung. Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, meminta informasi tersebut segera diklarifikasi guna memastikan kualitas konstruksi dan kepatuhan terhadap standar teknis yang berlaku.
Menurut Ghofur, penggunaan pasir laut pada pekerjaan konstruksi, terutama beton, pada dasarnya tidak direkomendasikan karena memiliki sejumlah kelemahan dibandingkan pasir sungai atau pasir kali. Kandungan garam yang tinggi dinilai berpotensi mempercepat proses korosi pada struktur bangunan sehingga dapat memengaruhi daya tahan konstruksi dalam jangka panjang.
“Pasir laut itu tidak direkomendasikan, karena banyak kelemahan dibandingkan pasir kali. Kandungan garamnya berpotensi mempercepat korosi, sehingga kurang baik untuk konstruksi,” ujar Ghofur, Rabu (3/6).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan, apabila dugaan penggunaan pasir laut itu benar terjadi, maka perlu dilakukan evaluasi dan peninjauan ulang terhadap proyek yang bersangkutan. Langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh material yang digunakan telah memenuhi standar mutu dan ketentuan teknis pembangunan.
Meski demikian, Ghofur mengingatkan agar semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Pasalnya, informasi yang diterima saat ini masih bersifat awal dan belum dapat dipastikan kebenarannya.
“Kita juga belum tahu apakah benar menggunakan pasir laut atau tidak. Ini masih informasi dari teman-teman. Artinya perlu kita klarifikasi lebih lanjut,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Lampung akan berkoordinasi dengan tim pengawasan dan meminta dinas terkait melakukan pengecekan langsung di lapangan. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan fakta yang sebenarnya sekaligus menghindari polemik yang berkembang di masyarakat.
“Nanti kita akan tanyakan ke tim asosiasi pengawasan. Jika informasinya valid, tentu kita minta dinas terkait untuk melakukan klarifikasi di lapangan,” tegasnya.
Ghofur menekankan bahwa pengawasan terhadap kualitas material proyek infrastruktur harus dilakukan secara ketat agar pembangunan yang menggunakan anggaran publik menghasilkan konstruksi yang berkualitas, aman, dan memiliki usia layanan yang panjang. (LW)
