Bandarlampung (LW): Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, menegaskan persoalan limbah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak bisa dianggap sepele. Ia menyebut Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah syarat mutlak yang wajib dipenuhi seluruh dapur MBG.
“Air limbah harus diproses dulu, dihitung baku mutunya sebelum dilepas ke drainase. Ini tidak bisa ditawar,” tegas Abas, sapaan karibnya, Senin (20/4).
Menurut Abas, hingga kini belum ada petunjuk teknis baku terkait metode pengolahan limbah. Namun prinsip dasar tetap jelas bahwa setiap dapur wajib memastikan limbahnya aman sebelum dibuang ke lingkungan.
Ahmad Basuki juga mengingatkan, dapur yang tidak patuh harus siap menerima sanksi tegas. “Kalau melanggar dan mencemari, ya disuspend. Perbaiki dulu, baru boleh beroperasi lagi. Jangan sampai masyarakat jadi korban,” ujarnya.
Sorotan ini menguat setelah terungkap sekitar 150 dapur MBG di Lampung telah dikenai sanksi penangguhan sementara akibat tidak memenuhi standar pengelolaan limbah.
Data terbaru menunjukkan, dari total dapur MBG, baru 405 yang mengantongi SLHS. Sementara sekitar 37 persen lainnya masih dalam proses atau belum memenuhi persyaratan. Bahkan, sekitar 180 dapur belum mengajukan sama sekali karena tergolong baru beroperasi.
Ketua Satgas MBG Lampung, Saiful, mengakui persoalan tersebut dan menegaskan pihaknya telah memberikan peringatan keras kepada pengelola dapur.
“Sudah kami imbau. Sanksinya jelas, bisa disuspensi bahkan ditutup sementara jika tidak sesuai,” tegasnya.
Ia menjelaskan, masalah utama ada pada IPAL yang belum memenuhi standar atau belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Keterbatasan lahan hingga kondisi dapur yang sudah berjalan menjadi kendala di lapangan.
“Yang sering bermasalah itu rekomendasinya belum ditindaklanjuti. Biasanya IPAL-nya belum beres,” kata Saiful.
Ke depan, menurutnya, pengawasan akan diperketat dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota sebagai garda terdepan. Tim provinsi juga akan turun langsung memastikan standar sanitasi dipenuhi.
Satgas MBG menyiapkan langkah tegas, mulai dari peringatan, penangguhan operasional, hingga penutupan sementara bagi dapur yang tidak patuh. (LW)
