Bandarlampung (LW): Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Bandarlampung, Budiman AS, diserbu beragam keluhan warga saat menggelar reses di Kecamatan Labuhan Ratu, Sabtu (28/2).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan persoalan krusial yang selama ini dinilai tak kunjung tuntas. Mulai dari status kepemilikan perumahan transmigrasi bagi para pensiunan di Labuhan Ratu, hingga carut-marutnya akses dan pendataan bantuan pemerintah.
Salah satu warga mengungkapkan, sejumlah pensiunan yang menempati perumahan transmigrasi hingga kini belum memiliki kepastian status kepemilikan yang jelas. Mereka khawatir sewaktu-waktu muncul persoalan hukum atau administrasi akibat belum tuntasnya legalitas aset tersebut.
“Sudah puluhan tahun ditempati, tapi kejelasan hak milik belum juga kami terima. Ini membuat kami waswas,” ujar seorang warga dalam forum dialog.
Tak hanya soal perumahan, warga juga mengeluhkan sulitnya mengakses data bantuan sosial dari pemerintah. Transparansi dinilai masih lemah. Banyak warga yang merasa berhak justru tidak terdata, sementara nama-nama penerima bantuan kerap tidak sesuai kondisi riil di lapangan.
“Pendataannya tidak update. Ada yang sudah mampu masih dapat bantuan, sementara yang benar-benar butuh malah tidak terdata,” keluh warga lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Budiman AS menegaskan akan membawa seluruh aspirasi itu ke tingkat provinsi untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait. Ia menilai persoalan data bantuan harus segera dibenahi karena menyangkut keadilan sosial, dan akses pun seharusnya dipermudah.
“Masalah data ini tidak bisa dianggap sepele. Kalau datanya kacau, maka kebijakannya juga tidak tepat sasaran. Saya akan dorong evaluasi dan sinkronisasi data agar bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” tegasnya.
Menurutnya, data bantuan pemerintah harus diperbarui minimal 3 bulan sekali agar bantuan tersebut dapat tepat sasaran. “Ini atensi kita untuk pusat, data penerima bantuan apapun itu harus selalu diupdate, agar penerima manfaat dapat tepat sasaran,” pungkasnya. (LW)
