Tulangbawang (LW): Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan (Dapil) VI (Tulangbawang Tulangbawang Barat dan Mesuji) Putra Jaya Umar, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan kegiatan reses di wilayah dapilnya (26 Februari hingga 5 Maret 2026).
Dalam dialog bersama warga, persoalan infrastruktur jalan, pajak kendaraan, irigasi pertanian hingga tunggakan BPJS Kesehatan menjadi keluhan utama yang disampaikan masyarakat.
Putra Jaya Umar mengatakan, keluhan paling dominan dari masyarakat adalah terkait kondisi infrastruktur jalan yang masih banyak mengalami kerusakan.
Menurutnya, persoalan tersebut mencakup berbagai jenis jalan, mulai dari jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan lingkungan hingga jalan usaha tani yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitas ekonomi.
“Yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah infrastruktur jalan. Mulai dari jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan lingkungan sampai jalan usaha tani,” ujarnya, Jumat (6/3).
Selain itu, masyarakat juga menyoroti dampak kendaraan bertonase berlebih atau over dimension over load (ODOL) yang dinilai turut mempercepat kerusakan jalan.
Keluhan lain yang cukup kuat disampaikan warga adalah terkait kebijakan pajak kendaraan bermotor, khususnya penerapan opsen pajak yang dinilai memberatkan masyarakat.
Putra Jaya menjelaskan, masyarakat merasa terbebani karena selain membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kini juga dikenakan opsen pajak dengan besaran yang hampir sama.
“Masyarakat mengeluhkan soal pajak kendaraan. Sekarang ada opsen pajak, jadi terasa seperti dobel. Mereka berharap ada kebijakan, apakah bisa dikurangi atau ada solusi lain agar tidak terlalu memberatkan,” katanya.
Ia juga menyampaikan aspirasi masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam proses pembayaran pajak kendaraan, sehingga masyarakat tetap terdorong untuk taat membayar pajak tanpa terkendala administrasi.
Selain itu, warga juga menyampaikan keluhan terkait tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang dinilai memberatkan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Menurut Putra Jaya, banyak warga berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk memberikan keringanan bahkan penghapusan tunggakan iuran agar masyarakat bisa kembali mengaktifkan kepesertaan BPJS mereka.
“Banyak warga juga mengeluhkan tunggakan BPJS. Mereka berharap ada kebijakan untuk menolkan (pemutihan) atau memberikan keringanan tunggakan, supaya masyarakat bisa kembali aktif dan mendapatkan layanan kesehatan,” ungkapnya.
Di sektor pertanian, persoalan irigasi juga menjadi sorotan dalam reses tersebut. Putra Jaya menyoroti kondisi Bendungan Way Rarem yang saat ini memiliki debit air melimpah saat musim hujan, namun distribusi air ke lahan pertanian belum maksimal. Hal itu disebabkan banyaknya sampah dan eceng gondok yang menyumbat saluran irigasi.
Akibatnya, air tidak dapat mengalir dengan baik ke persawahan dan petani harus bergiliran mendapatkan pasokan air.
“Air di bendungan melimpah, bahkan sampai dibuang ke sungai. Tapi di sisi lain, sawah-sawah petani justru kekurangan air karena saluran irigasinya tersumbat sampah dan eceng gondok,” jelasnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai serta Kementerian Pertanian agar dilakukan perbaikan dan normalisasi saluran irigasi.
Selain itu, masyarakat juga meminta agar jaringan irigasi Way Rarem yang sebelumnya direncanakan mengairi tiga kecamatan dapat kembali dimaksimalkan.
Menurut Putra Jaya, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan perkerasan pada saluran sekunder dan tersier agar air tidak banyak terbuang dan dapat mengalir hingga ke seluruh area persawahan.
“Kalau saluran-saluran ini diperbaiki dan diperkeras, maka air bisa tersalurkan dengan baik sampai ke sawah petani. Harapannya hasil pertanian juga bisa lebih maksimal,” pungkasnya. (LW)
