Bandarlampung (LW): Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, mendukung penuh langkah pemerintah provinsi dalam menekan angka putus sekolah di Bumi Ruwa Jurai. Namun, ia mengingatkan, program yang dirancang tidak boleh berhenti sebagai konsep bagus di atas kertas, artinya harus benar-benar terasa di masyarakat.
Menurut Andika, upaya pemerintah sudah berada di jalur yang tepat, terutama jika menyasar kepentingan rakyat. DPRD, kata dia, siap mengawal sekaligus mengawasi agar pelaksanaannya tepat sasaran.
“Kalau program itu memang untuk masyarakat, pasti kita dukung. Tapi pengawasan tetap penting, apakah benar sampai ke bawah atau tidak,” ujarnya, Minggu (12/4).
Ia mengungkapkan, saat menyerap aspirasi masyarakat, banyak realita di lapangan yang menjadi tantangan serius. Salah satunya adalah faktor ekonomi keluarga. Tidak sedikit orang tua yang justru menahan anaknya untuk tetap bekerja membantu di sawah atau kebun ketimbang melanjutkan sekolah.
“Ini dilema. Pemerintah ingin anak tidak putus sekolah, tapi orang tua butuh tenaga anak untuk bertahan hidup,” jelasnya.
Selain faktor keluarga, Andika juga menyoroti pola pikir sebagian anak yang sudah terbiasa menghasilkan uang sejak dini. Hal ini membuat mereka merasa sekolah tidak lagi penting.
“Ada yang bilang, ‘buat apa sekolah kalau sudah bisa cari uang?’ Ini realita yang harus dihadapi,” katanya.
Karena itu, ia menilai solusi tidak cukup hanya dengan program formal. Pemerintah harus hadir dengan pendekatan yang lebih menyentuh, termasuk sosialisasi yang masif dan persuasif kepada orang tua dan anak.
Andika juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD provinsi dan kabupaten/kota dalam mengawasi pelaksanaan program di lapangan. Ia mengingatkan agar tidak terjadi laporan yang hanya bagus di atas, tetapi lemah dalam realisasi.
“Jangan sampai program diwajibkan habis, tapi implementasinya tidak jelas. Ini yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Sebagai solusi, ia mendorong opsi seperti sekolah terbuka atau pengaturan waktu belajar yang fleksibel, khususnya di daerah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan. Dengan begitu, anak tetap bisa membantu orang tua tanpa kehilangan akses pendidikan.
Lebih jauh, Andika menilai program pengentasan putus sekolah memiliki kaitan erat dengan agenda besar pembangunan sumber daya manusia, termasuk visi pemerintah pusat dalam menciptakan generasi emas Indonesia.
“Pendidikan ini kunci. Kalau anak-anak kita sekolah, punya masa depan, itu bisa mengangkat derajat keluarga mereka. Ini yang harus terus disampaikan ke masyarakat,” pungkasnya. (LW)
