Bandarlampung (LW): Gelombang kritik keras menghantam Pemerintah Kota Bandarlampung usai banjir kembali melumpuhkan sejumlah wilayah. Ketua LSM Transparansi Merdeka Provinsi Lampung, Ashari Hermansyah, mendesak evaluasi total terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta kepemimpinan Wali Kota Eva Dwiana.
Dalam keterangannya, Rabu (15/4), Ashari menilai persoalan banjir di ibu kota Provinsi Lampung tersebut bukan lagi insiden musiman, melainkan kegagalan sistemik yang terus berulang tanpa solusi konkret.
“Ini bukan kejadian baru. Dari tahun ke tahun terus berulang. Artinya, tidak ada konsep dasar penanganan banjir yang jelas,” tegas Ashari, melalui rilis yang diterima Lampungway.com.
Menurut dia, hampir seluruh kecamatan terdampak, dengan kerugian material dan imaterial yang terus membebani masyarakat. Kondisi ini dinilai mencerminkan belum tercapainya kesejahteraan warga secara menyeluruh.
Ashari juga menyoroti arah kebijakan pembangunan yang dianggap melenceng. Ia menilai pemerintah kota lebih fokus pada pembangunan gedung, jalan, dan kegiatan seremonial, sementara persoalan krusial seperti drainase justru terabaikan.
“Saat hujan deras, selalu banjir. Program penanganan banjir seolah tidak menjadi prioritas,” ujarnya.
Berdasarkan hasil survei dan investigasi pihaknya pada 2025 lalu, terhadap 33 proyek infrastruktur, mayoritas anggaran disebut terserap untuk pembangunan gedung dan jalan. Minimnya proyek drainase dinilai menjadi salah satu penyebab utama banjir tak kunjung teratasi. Bahkan, sejumlah proyek tersebut kini tengah dalam proses audit oleh BPK RI.
Memasuki 2026, pola yang sama disebut masih berlanjut. Mengacu pada data Sirup LKPP, proyek-proyek Dinas PU Kota Bandarlampung didominasi peningkatan jalan rigid, revitalisasi trotoar, serta pembangunan gedung bernilai miliaran rupiah, termasuk lanjutan gedung kejaksaan dan rumah sakit daerah.
Ashari pun mempertanyakan janji kampanye wali kota terkait normalisasi aliran sungai yang hingga kini belum terealisasi.
“Dulu ada janji memengkolkan arus sungai penyebab banjir. Sampai sekarang tidak terbukti. Yang ada, banjir makin parah,” sindirnya.
Ia juga menyinggung penanganan yang dinilai parsial, seperti perbaikan jembatan di kawasan Perumahan Arinda, Tanjung Senang, yang dianggap tidak menyentuh akar persoalan di pusat kota sebagai titik utama aktivitas ekonomi.
Di sisi lain, pihaknya turut mengkritik kurangnya transparansi anggaran penanggulangan banjir oleh BPBD Provinsi Lampung yang tidak mencantumkan lokasi detail proyek. Padahal, pemerintah provinsi melalui berbagai dinas, termasuk PSDA, telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan banjir dan rehabilitasi infrastruktur air.
“Provinsi saja ikut membantu. Tapi kenapa justru Dinas PU kota fokus pada program yang tidak tepat sasaran?” ujarnya.
Tak hanya eksekutif, Ashari juga mendesak DPRD Kota Bandarlampung menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
“Mereka digaji rakyat, maka harus bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Puncaknya, pihaknya secara terbuka meminta Eva Dwiana mundur dari jabatannya. Menurut Ashari, kondisi banjir yang terus berulang telah berubah dari sekadar bencana menjadi “malapetaka” akibat lemahnya penanganan. (*)
