Bandarlampung (LW): Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang jadi penggerak gizi sekaligus ekonomi desa di Lampung, justru dinilai belum menggigit. Setahun berjalan, perputaran uang jumbo belum sepenuhnya menyentuh petani dan pelaku usaha lokal.
Sorotan utama ada pada rantai pasok. Kebutuhan dapur MBG masih banyak dipenuhi dari luar daerah, membuat peluang ekonomi desa menguap. Padahal, potensi anggaran yang beredar mencapai sekitar Rp1,1 triliun per bulan, angka yang seharusnya mampu mengguncang ekonomi lokal.
Ketua Satgas MBG Lampung, Saiful, mengakui persoalan tersebut. Ia menyebut pihaknya kini mendorong skema kemitraan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kekuatan ekonomi desa seperti BUMDes, koperasi, dan Gapoktan.
“Ini bukan sekadar jual beli. Harus ada kemitraan yang dipandu dan didampingi agar petani benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya dalam RDP bersama Komisi II DPRD Lampung, Senin (20/4).
Dalam waktu dekat, perjanjian kerja sama akan diteken. Targetnya, setiap SPPG minimal bermitra dengan satu lembaga ekonomi desa agar suplai bahan pangan bisa diserap dari produksi lokal.
Ketua Komisi II DPRD Lampung, Abas, menegaskan potensi MBG sangat besar, namun arah kebijakannya belum tepat sasaran. “Dana besar ini harusnya jadi insentif ekonomi rakyat. Jangan sampai malah lebih banyak dinikmati produk luar daerah,” tegasnya.
Ia juga mengkritik dominasi pemasok dari industri besar yang dinilai mematikan peran petani kecil. Menurutnya, dapur MBG semestinya dapat menyerap hasil petani, peternak, dan UMKM lokal.
Di sisi lain, Kepala Regional SPPG Lampung, Gede, mengungkap kendala utama ada pada kewenangan pengadaan yang berada di tangan mitra pengelola dapur. “SPPG hanya mengimbau. Selama ini, mitra belum banyak terhubung dengan ekonomi lokal,” jelasnya.
Saat ini, pemerintah tengah memetakan kebutuhan bahan baku di tiap wilayah. Hampir semua komoditas tersedia di Lampung, kecuali susu yang masih terbatas. (LW)
