Bandarlampung (LW): Anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo, menegaskan pentingnya transparansi dan akurasi dalam penerapan sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini digunakan Kementerian Sosial dalam menentukan penerima bantuan pemerintah.
Menurut Deni, DTSEN merupakan sistem terintegrasi yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta berbagai pihak terkait, sehingga potensi kebocoran dan kesalahan data semakin kecil.
“Dengan sistem DTSEN ini, sangat kecil kemungkinan terjadi manipulasi data. Penentuan desil 1 sampai desil 10 menjadi dasar pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran,” ujar Deni, Selasa (19/5).
Ia menekankan bahwa bantuan pemerintah, termasuk BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), diprioritaskan bagi masyarakat miskin ekstrem yang berada pada desil 1 dan desil 2. Karena itu, masyarakat yang dinilai sudah mampu diharapkan memiliki kesadaran untuk tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.
Deni juga menyoroti penonaktifan peserta BPJS gratis yang sebelumnya dilakukan pemerintah pusat. Di Lampung sendiri, lebih dari 100 ribu penerima manfaat disebut terdampak kebijakan tersebut. Meski sempat diberikan masa perpanjangan selama tiga bulan, penonaktifan permanen dijadwalkan kembali berlaku mulai Juni mendatang.
“BPJS yang dibayar pemerintah ini memang diperuntukkan bagi warga tidak mampu. Jangan sampai masyarakat yang sudah mampu justru tetap mengambil hak warga miskin,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sistem DTSEN secara otomatis dapat menonaktifkan penerima bantuan apabila terdapat anggota keluarga yang telah bekerja dan dianggap mampu membantu perekonomian keluarga.
Selain itu, Deni mengajak masyarakat untuk menghilangkan “mental miskin” dan mulai mandiri secara ekonomi. Ia menilai bantuan sosial seharusnya tidak dijadikan ketergantungan.
“Kita tidak boleh mewariskan mental miskin kepada generasi berikutnya. Masyarakat Lampung harus terus semangat bekerja keras dan mandiri,” katanya.
Deni juga mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong pembangunan, peningkatan akses kesehatan, perbaikan infrastruktur jalan, hingga kesejahteraan petani demi kemajuan daerah. (LW)
