Bandarlampung (LW): Antrean panjang kendaraan pengangkut barang maupun kendaraan pribadi untuk mendapatkan solar subsidi di sejumlah SPBU di Bandar Lampung mendapat sorotan dari Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS. Ia meminta Pertamina segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait penyebab terjadinya kelangkaan yang memicu antrean berhari-hari tersebut.
Menurut Budiman, kondisi ini tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan karena antrean kendaraan kerap memakan badan hingga bahu jalan.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Selain mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan, antrean panjang solar juga sangat merugikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor transportasi dan perikanan,” ujar Budiman, Kamis (18/6).
Ketua DPC Demokrat Bandarlampung itu menilai para sopir truk menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak. Banyak di antara mereka harus mengantre hingga berhari-hari hanya untuk mendapatkan solar subsidi, sehingga waktu kerja terbuang dan pendapatan menurun drastis.
“Mereka bekerja untuk mencari nafkah, untuk makan keluarga. Kalau harus berhari-hari mengantre solar, tentu sangat merugikan. Distribusi barang juga bisa terganggu karena kendaraan tidak bisa beroperasi secara normal,” katanya.
Tidak hanya itu, Anggota Komisi I DPRD Lampung itu juga menyoroti dampak yang dirasakan para nelayan. Ketersediaan solar subsidi menjadi kebutuhan vital bagi operasional kapal nelayan yang setiap hari melaut mencari ikan.
“Nelayan juga terdampak. Kapal mereka membutuhkan BBM subsidi untuk melaut. Kalau pasokan tersendat, aktivitas melaut terganggu dan tentu berdampak pada ekonomi keluarga nelayan,” ungkapnya.
Karena itu, Budiman mendesak Pertamina menjelaskan secara transparan penyebab terjadinya antrean panjang tersebut. Ia mempertanyakan apakah kondisi itu dipicu oleh kenaikan harga BBM non-subsidi yang membuat konsumsi solar subsidi meningkat, adanya gangguan distribusi, atau bahkan karena stok yang mulai menipis.
“Kami ingin ada penjelasan yang jelas dari Pertamina. Apa penyebab sebenarnya? Apakah dampak kenaikan harga BBM non-subsidi, ada persoalan distribusi, atau stok yang memang berkurang? Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang terang,” tegasnya.
Budiman berharap pemerintah dan Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut agar tidak semakin membebani masyarakat kecil yang sangat bergantung pada BBM subsidi.
“Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban. Solar subsidi ini menyangkut hajat hidup banyak orang, mulai dari sopir, pelaku usaha, hingga nelayan. Solusinya harus segera ditemukan,” pungkasnya. (LW)
