Bandarlampung (LW): Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung mulai mengantisipasi ancaman kemarau ekstrem akibat fenomena El Nino berintensitas tinggi atau yang dikenal sebagai El Nino Godzilla. Sejumlah langkah disiapkan, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana air bersih hingga penguatan desa tangguh bencana guna meminimalkan dampak kekeringan yang diperkirakan terjadi pada musim kemarau tahun ini.
Bagian Humas BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mewakili Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan pemerintah daerah telah mengalokasikan kegiatan penyediaan bantuan air bersih yang akan disalurkan ke sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami krisis air.
Distribusi bantuan akan dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan pihak penyedia di beberapa daerah yang diprediksi terdampak kekeringan. Skema tersebut disiapkan agar penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran.
“Langkah antisipasi ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi kekeringan berkepanjangan yang diperkirakan terjadi selama musim kemarau tahun ini,” kata Wahyu, Senin (13/7).
Selain memastikan ketersediaan air bersih, BPBD juga menggandeng sejumlah perguruan tinggi dan komunitas kebencanaan melalui Program Desa Tangguh Bencana (Destagana). Program tersebut difokuskan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali ancaman bencana, memperkuat kesiapsiagaan, serta membangun kemandirian desa menghadapi kondisi darurat, termasuk kekeringan ekstrem akibat El Nino.
Menurut Wahyu, kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat edukasi, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat sehingga tidak hanya bergantung pada bantuan saat krisis terjadi.
“BPBD berharap edukasi, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat pedesaan dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima bantuan air bersih saat terjadi krisis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan sumber daya air secara mandiri,” ujarnya.
BPBD menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh program penanggulangan kekeringan, terutama penyediaan fasilitas air bersih, dapat berjalan sesuai ketentuan dan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di berbagai wilayah Lampung.
Di sisi lain, BPBD juga menanggapi isu yang berkembang terkait dugaan penggunaan NPWP ganda oleh salah satu rekanan penyedia. Pihak penyedia membantah tudingan tersebut dan menegaskan secara administratif maupun sistem perpajakan, penggunaan NPWP ganda dalam proses pengadaan pemerintah hampir tidak mungkin terjadi.
Menurut penyedia, seluruh data perpajakan telah terintegrasi dengan sistem elektronik pengadaan barang dan jasa pemerintah. Apabila terdapat NPWP bermasalah atau tidak sesuai, sistem akan otomatis melakukan validasi, menolak proses administrasi, bahkan memblokir data yang tidak memenuhi persyaratan.
Karena itu, penyedia menilai tudingan tersebut harus dibuktikan dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar asumsi. Mereka juga menyatakan siap memberikan klarifikasi maupun dokumen pendukung apabila diminta oleh pihak berwenang.
Menanggapi isu dugaan kejanggalan dalam penunjukan penyedia maupun pelibatan perguruan tinggi dan komunitas kebencanaan, BPBD Provinsi Lampung menegaskan seluruh proses telah dilaksanakan sesuai regulasi, persyaratan administrasi, dan mekanisme yang berlaku.
BPBD memastikan setiap tahapan dilakukan berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan kapasitas para mitra dalam bidang kebencanaan, sehingga seluruh program tetap berorientasi pada peningkatan kesiapsiagaan dan kepentingan masyarakat yang berpotensi terdampak kekeringan. (*)
