Bandarlampung (LW): Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung Elly Wahyuni menyoroti penundaan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi Provinsi Lampung. Menurutnya, penundaan tersebut merupakan hal yang wajar. Sebab, program yang baru pertama kali dijalankan itu membutuhkan proses penyelesaian yang matang agar seluruh fasilitas benar-benar siap digunakan oleh peserta didik.
Elly menegaskan, yang menjadi prioritas saat ini adalah percepatan penyelesaian pembangunan sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat segera menikmati layanan pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas.
Penundaan MPLS dilakukan setelah pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di kawasan Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, belum rampung sepenuhnya. Kegiatan yang semula dijadwalkan dimulai pada 14 Juli 2026 kini diundur hingga 31 Juli 2026.
Berdasarkan pantauan, proses pembangunan masih berlangsung. Sejumlah pekerja masih menyelesaikan pekerjaan konstruksi, material bangunan masih terlihat di beberapa titik, dan sejumlah gedung masih memasuki tahap penyelesaian akhir. Kondisi tersebut membuat agenda check-in asrama, pemeriksaan kesehatan, open house, hingga doa bersama belum dapat dilaksanakan.
Elly Wahyuni menilai Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan seluruh biaya pendidikan ditanggung negara. “Yang terpenting, penundaan yang terjadi saat ini tidak mengurangi tujuan utama program dalam menghadirkan pemerataan pendidikan,” ucap Elly, Senin (13/7).
Namun, ia meminta Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta seluruh instansi terkait mempercepat penyelesaian pembangunan agar para siswa dapat segera menempati sekolah dengan fasilitas yang layak dan sesuai standar. Sebab menurutnya, Sekolah Rakyat menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh anak Indonesia tanpa terkendala kondisi ekonomi.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi membenarkan penundaan tersebut. Ia memastikan MPLS akan dimulai pada 31 Juli 2026 setelah seluruh proses finalisasi pembangunan selesai.
Sekolah Rakyat Terintegrasi Provinsi Lampung mengusung konsep full boarding school dan akan menampung 413 peserta didik dari 15 kabupaten/kota di Lampung. Jumlah tersebut terdiri dari 270 siswa baru hasil seleksi, 71 siswa mutasi dari SRMA 32 Lampung Selatan, serta 72 siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung.
Sekolah ini dibangun di atas lahan seluas 95.468 meter persegi dengan total luas bangunan mencapai 29.991 meter persegi. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari proyek tiga Sekolah Rakyat di Lampung dengan total anggaran sekitar Rp670 miliar, yang juga mencakup pembangunan sekolah di Kalianda dan Sukadana.
Kawasan pendidikan tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari gedung pembelajaran, asrama siswa, gedung serbaguna, masjid, dapur umum, kantin, asrama guru, hingga sarana olahraga. (*/LW)
