Pringsewu (LW): Keluhan warga tentang jalan rusak, kebutuhan sumur bor di tengah ancaman kekeringan, hingga persoalan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Lampung, Angga Satria Pratama, di Kabupaten Pringsewu, baru-baru ini.
Politisi Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Pesawaran, Pringsewu dan Metro itu turun langsung menyerap aspirasi masyarakat. Satu per satu persoalan disampaikan warga, terutama kebutuhan dasar yang selama ini bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
Di tengah musim kemarau panjang dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah, kebutuhan air bersih menjadi salah satu keluhan utama. Warga berharap adanya bantuan pembangunan sumur bor untuk mengantisipasi kekeringan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Angga yang juga Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung mengatakan usulan pembangunan sumur bor akan diperjuangkan dan menjadi perhatian, terutama karena kondisi kemarau panjang berpotensi menyebabkan semakin banyak wilayah mengalami krisis air bersih.
“Untuk sumur bor, nanti kita usulkan terlebih dahulu. Saat ini kita sedang menghadapi musim kemarau panjang, cuaca ekstrem atau dampak El Nino. Banyak masyarakat yang mulai mengalami kekeringan. Ini tentu menjadi perhatian dan aspirasi masyarakat akan kita perjuangkan,” kata Angga, Jumat (21/8).
Persoalan infrastruktur jalan juga tak luput dari perhatian. Warga menyampaikan keluhan mengenai kondisi sejumlah ruas jalan yang rusak dan membutuhkan penanganan.
Angga menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat ini tengah memberikan perhatian serius terhadap program peningkatan kemantapan jalan provinsi.
Untuk ruas jalan di wilayah Pringsewu, kata dia, pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp35 miliar dan pekerjaan perbaikan sedang berjalan.
“Pemerintah Provinsi Lampung melalui Pak Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat ini memang sedang concern terhadap program jalan mantap provinsi. Untuk ruas di Pringsewu sedang diperbaiki dengan anggaran sekitar Rp35 miliar,” ujarnya.
Namun, Angga juga menjelaskan bahwa tidak seluruh jalan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Untuk jalan lingkungan dan sejumlah ruas jalan dengan kewenangan pemerintah kabupaten atau pemerintah setempat, penanganannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan pembagian kewenangan.
Ia meminta masyarakat untuk bersabar, sembari memastikan aspirasi tersebut tetap akan dikawal dan dikoordinasikan dengan pemerintah terkait.
“Untuk jalan lingkungan memang ada keterbatasan anggaran dan kewenangan. Kami mohon masyarakat bersabar. Pemerintah setempat juga tidak diam dan tentu terus berupaya menangani persoalan yang ada,” katanya.
Selain infrastruktur dan kebutuhan air bersih, reses tersebut juga diwarnai keluhan warga terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah masyarakat menyoroti porsi makanan yang dinilai belum sesuai harapan, kualitas sajian, hingga berbagai persoalan teknis dalam pelaksanaan program di lapangan.
Keluhan itu menjadi perhatian Angga. Menurut dia, masyarakat tidak sedang mempersoalkan tujuan besar dari program tersebut. Sebaliknya, warga berharap program yang menyasar kebutuhan gizi generasi muda itu benar-benar dijalankan secara optimal dan manfaatnya dapat dirasakan sesuai dengan tujuan awalnya.
Angga menegaskan, MBG merupakan program yang sangat mulia karena menyangkut investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Pemenuhan gizi anak-anak, kata dia, bukan sekadar soal menyediakan makanan, melainkan bagian dari upaya mempersiapkan generasi yang sehat, kuat dan mampu bersaing di masa depan.
Karena itu, ia menilai keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari seberapa luas program tersebut berjalan. Kualitas pelaksanaan juga harus menjadi perhatian utama. Mulai dari menu, kecukupan porsi, kualitas bahan makanan, ketepatan distribusi hingga pengawasan di lapangan harus terus dievaluasi.
“Program MBG ini sangat mulia dan tujuannya sangat baik. Tetapi dalam pelaksanaannya tentu harus terus dievaluasi. Ketika ada keluhan masyarakat soal porsi, kualitas maupun persoalan lainnya, itu harus menjadi bahan perbaikan,” tegas Angga.
Menurut Angga, suara masyarakat yang muncul dalam kegiatan reses justru harus dilihat sebagai masukan penting. Pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program perlu membuka ruang evaluasi agar persoalan-persoalan di lapangan tidak dibiarkan berlarut-larut.
Ia menilai, sebuah program sebesar MBG membutuhkan pengawasan yang kuat dan perbaikan secara berkelanjutan. Jangan sampai tujuan besar untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda terganggu oleh persoalan teknis yang sebenarnya dapat segera dibenahi.
“Kalau ada kekurangan di lapangan, tentu harus kita evaluasi dan kita perbaiki bersama. Jangan sampai program yang tujuannya sangat baik justru menimbulkan kekecewaan karena pelaksanaannya belum maksimal,” ujarnya.
Angga juga menekankan pentingnya memastikan setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan. Porsi yang diterima, kualitas makanan, kebersihan, hingga proses distribusi harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Sebab, kata dia, masyarakat tentu berharap program MBG tidak sekadar menjadi agenda rutin pembagian makanan, melainkan benar-benar memberikan asupan bergizi dan manfaat nyata bagi anak-anak sebagai generasi penerus.
Bagi Angga, keluhan soal MBG yang disampaikan warga di Pringsewu akan menjadi catatan penting untuk diteruskan kepada pihak terkait. Aspirasi tersebut, kata dia, harus menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program ke depan semakin baik, tepat sasaran dan sesuai dengan harapan masyarakat.
“Yang baik tentu harus kita dukung. Tetapi ketika ada kekurangan, kita juga harus berani menyampaikan agar bisa diperbaiki. Tujuan kita sama, bagaimana program ini benar-benar memberikan manfaat terbaik bagi anak-anak dan generasi masa depan,” katanya.
Angga menilai setiap masukan dari masyarakat harus menjadi bagian dari evaluasi agar program yang digagas untuk kepentingan generasi penerus bangsa tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal.
Dari jalan yang rusak, ancaman kekeringan, hingga kualitas dan porsi makanan dalam Program MBG, seluruhnya dicatat sebagai aspirasi yang akan dibawa Angga ke tingkat pembahasan dan koordinasi bersama pihak terkait.
Menurutnya, reses bukan sekadar agenda rutin anggota dewan. Lebih dari itu, reses adalah jalur bagi suara warga untuk masuk ke ruang kebijakan. Dan dari Pringsewu, suara itu datang dengan pesan yang tegas, bahwa pembangunan harus terasa hingga ke jalan lingkungan, air bersih harus tersedia ketika kemarau datang, dan program MBG yang mulia harus dikawal agar benar-benar berkualitas dan memberi manfaat bagi generasi penerus. (LW)
