Bandarlampung (LW): Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban musiman yang mulai bermunculan di pinggir jalan Kota Bandarlampung menjelang Iduladha.
Menurut Ahmad Basuki, pengawasan kesehatan hewan tidak boleh hanya dilakukan di kandang peternak, tetapi juga harus menyasar lapak-lapak dadakan yang menjadi titik peredaran hewan kurban ke masyarakat.
“Jangan sampai hewan kurban yang dijual di lapak pinggir jalan terpapar virus seperti PMK atau penyakit lainnya yang membahayakan masyarakat,” tegas Abas, sapaan karib Ahmad Basuki, Selasa (12/5).
Ia mengatakan, selama ini vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan hewan lebih banyak dilakukan di sentra peternakan. Sementara hewan yang sudah dipindahkan ke lapak penjualan sementara di perkotaan kerap luput dari pengawasan intensif.
Karena itu, Komisi II DPRD Lampung meminta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memetakan seluruh lapak penjualan hewan kurban yang bermunculan di Bandarlampung dan Metro.
“Lapak-lapak musiman ini harus didata dan ditracking. Dari mana asal ternaknya, bagaimana kondisi kesehatannya, sampai kelayakan hewan sebelum dijual ke masyarakat,” ujarnya.
Ahmad Basuki menilai pengawasan di lapak justru lebih efektif karena ratusan hewan terkumpul dalam satu lokasi sehingga pemeriksaan sampling bisa dilakukan lebih cepat dan terukur.
“Kalau di kandang petugas harus masuk sampai pelosok. Tapi kalau di lapak, hewan sudah terkumpul. Tinggal dicek kesehatannya satu per satu,” katanya.
Ia memastikan stok hewan kurban lokal di Lampung dalam kondisi cukup menghadapi Iduladha tahun ini. Ketersediaan vaksin untuk ternak juga dinilai aman. Namun, pengawasan distribusi dan penjualan hewan tetap harus diperketat agar masyarakat tidak dirugikan.
“Momentum Iduladha ini jangan sampai dicederai oleh peredaran hewan yang tidak sehat. Keselamatan masyarakat harus jadi prioritas,” tandasnya. (LW)
