Bandarlampung (LW): Status Gunung Anak Krakatau (GAK) resmi dinaikkan menjadi Level III (Siaga). Seiring meningkatnya aktivitas vulkanik, masyarakat, nelayan, dan wisatawan diminta tidak beraktivitas dalam radius lima kilometer dari kawah aktif serta mengikuti seluruh rekomendasi pemerintah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang telah mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi erupsi. Meski demikian, aktivitas masyarakat di kawasan pesisir masih berjalan normal dan situasi tetap terkendali.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Imelda SH, meminta masyarakat tidak mudah terpancing oleh video maupun informasi yang beredar di media sosial tanpa sumber yang jelas.
Menurut Imelda, dalam beberapa hari terakhir banyak video lama letusan Gunung Anak Krakatau yang kembali diunggah dan diberi narasi seolah-olah merupakan kejadian terbaru. Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
“Yang harus kita lawan bukan hanya potensi bencana alamnya, tetapi juga bencana informasi. Jangan sampai masyarakat mempercayai video lama yang dikemas seolah-olah merupakan kejadian hari ini. Informasi seperti itu sangat menyesatkan dan merugikan banyak pihak,” tegas Imelda, Senin (6/7).
Anggota Komisi II DPRD Lampung ini menilai, penyebaran hoaks tidak hanya memicu keresahan, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap perekonomian daerah, terutama sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir Lampung.
“Begitu muncul video yang tidak benar, wisatawan langsung membatalkan perjalanan. Hotel, restoran, pelaku UMKM, penyedia jasa transportasi, hingga nelayan yang menggantungkan pendapatan dari sektor wisata ikut terkena dampaknya. Padahal kondisi di lapangan belum tentu seperti yang digambarkan dalam video tersebut,” ujarnya.
Imelda meminta seluruh masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial dengan tidak sembarangan membagikan informasi yang belum terverifikasi.
“Pastikan dulu sumber informasinya. Jangan menjadi bagian dari penyebaran hoaks. Cukup ikuti informasi resmi dari pemerintah, PVMBG, BMKG, BPBD, maupun instansi terkait. Itu yang harus menjadi pedoman masyarakat,” katanya.
Ia juga mengajak pelaku industri pariwisata di Lampung untuk tetap memberikan pelayanan kepada wisatawan dengan mengedepankan aspek keselamatan serta menyampaikan informasi yang benar.
“Status Siaga bukan berarti seluruh wilayah Lampung berbahaya atau aktivitas wisata harus berhenti. Yang terpenting adalah mematuhi zona yang telah ditetapkan pemerintah dan tidak mendekati kawasan yang memang dinyatakan berbahaya. Wisatawan tidak perlu panik, tetapi tetap harus waspada,” ujar Imelda.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah, pelaku wisata, media massa, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik agar tidak runtuh akibat informasi yang menyesatkan.
“Jangan biarkan hoaks merusak citra pariwisata Lampung. Mari kita sama-sama menjaga situasi tetap kondusif dengan menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (LW)
