Bandarlampung (LW): Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Sahdana, meluapkan kekecewaannya setelah mengetahui warga Desa Karangan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, terpaksa bergotong royong dan mengumpulkan dana swadaya untuk memperbaiki jalan rusak yang bertahun-tahun tak kunjung mendapat perhatian pemerintah.
Menurut Sahdana, kondisi tersebut menjadi ironi di tengah kewajiban pemerintah menyediakan infrastruktur yang layak bagi masyarakat.
“Saya sangat prihatin sekaligus kecewa melihat masyarakat harus patungan memperbaiki jalan yang sejatinya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini bukan sekadar persoalan jalan rusak, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat,” tegas Sahdana, Kamis (6/8).
Ia menilai, jika benar jalan tersebut terakhir kali diperbaiki pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maka hal itu menunjukkan adanya kelalaian serius dalam pemeliharaan infrastruktur.
“Kalau benar sudah bertahun-tahun tidak tersentuh perbaikan, ini menjadi catatan serius. Jangan sampai masyarakat mempertaruhkan nyawa setiap hari hanya karena melintasi jalan berlubang, licin, dan rusak parah,” ujarnya.
Sahdana mengapresiasi semangat gotong royong yang ditunjukkan warga Desa Karangan. Namun, ia mengingatkan agar kepedulian masyarakat tidak dijadikan alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan kewajibannya.
“Gotong royong adalah nilai luhur masyarakat kita, tetapi itu bukan pengganti tanggung jawab pemerintah. Jangan sampai warga terus dipaksa menyelesaikan persoalan yang seharusnya menjadi kewajiban negara,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan Lampung itu mendesak Pemerintah Kabupaten Way Kanan segera turun ke lapangan untuk meninjau kondisi jalan sekaligus mengalokasikan anggaran perbaikan secara permanen.
Menurutnya, ruas jalan tersebut merupakan akses vital yang digunakan masyarakat menuju sekolah, kawasan perkebunan, serta menghubungkan Kampung Tua Desa Karangan dengan wilayah sekitarnya.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan menunggu jatuh korban lebih banyak baru pemerintah bergerak. Jalan yang layak adalah hak masyarakat dan wajib dipenuhi pemerintah,” tegasnya.
Diketahui, warga Desa Karangan memperbaiki jalan secara swadaya setelah bertahun-tahun menunggu realisasi pembangunan. Perbaikan tahap awal difokuskan pada dua titik paling rawan, yakni tanjakan yang sering menyebabkan pengendara sepeda motor, terutama ibu-ibu dan anak-anak sekolah, terjatuh serta ruas jalan yang kerap tergenang banjir.
Meski memiliki keterbatasan anggaran, warga tetap melanjutkan perbaikan secara bertahap sembari berharap pemerintah segera hadir memberikan solusi permanen atas kerusakan jalan yang telah lama mereka hadapi. (LW)
