Bandarlampung (LW): Kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kota Bandar Lampung. Kali ini, insiden menimpa SMAN 6 Bandar Lampung dengan jumlah korban yang cukup besar.
Berdasarkan laporan, sebanyak 147 siswa dan 25 guru mengalami gangguan kesehatan usai menyantap menu makan siang gratis pada Rabu (22/4). Keluhan yang muncul didominasi diare dan sakit perut, sehingga aktivitas belajar sempat terganggu. Pihak sekolah melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Herman, mengonfirmasi total 172 warga sekolah terdampak dan meluruskan informasi yang sempat simpang siur di masyarakat.
“Total ada 147 siswa dan 25 guru yang mengeluhkan sakit setelah makan siang. Bukan 189 orang seperti isu yang beredar,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa gejala yang dialami masih dalam kategori ringan hingga sedang, tanpa laporan muntah hebat atau pingsan.
Menanggapi kejadian tersebut, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung dapil Bandarlampung, Andika Wibawa, menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap pengelolaan dapur MBG.
Ia menyebutkan bahwa faktor kebersihan, terutama kualitas air, menjadi perhatian utama. Menurutnya, banyak kasus keracunan makanan dipicu oleh penggunaan air yang tidak layak.
“Air harus difilter sebelum digunakan. Kandungan seperti kotoran atau logam berat bisa membahayakan jika tidak disaring dengan baik,” kata Andika, Sabtu (25/4).
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan lokasi sumber air, khususnya jarak antara sumur dan instalasi pembuangan air limbah (IPAL). Rembesan limbah berpotensi mencemari air yang digunakan untuk memasak.
Andika juga menyoroti aspek ketahanan makanan. Ia menilai proses memasak yang dilakukan terlalu dini, bahkan sejak dini hari. Namun baru disajikan beberapa jam kemudian, dapat menurunkan kualitas makanan.
“Setiap makanan punya batas waktu konsumsi. Kalau tidak sesuai, jangan dipaksakan untuk dibagikan karena bisa berdampak pada kesehatan,” tegasnya.
Tak kalah penting, ia menekankan perlunya keterlibatan tenaga ahli gizi serta standar kebersihan dapur yang ketat dan konsisten selama proses produksi makanan berlangsung.
Dalam temuan lapangan, Andika juga menemukan sejumlah persoalan teknis, seperti dapur MBG yang belum berkoordinasi dengan lingkungan sekitar, penggunaan peralatan memasak di ruang terbuka yang berisiko kontaminasi, serta pengelolaan limbah yang belum sesuai standar.
Ia menegaskan bahwa sistem IPAL harus dibangun dengan benar, melalui tahapan penyaringan yang jelas hingga penggunaan sinar UV untuk membunuh bakteri sebelum air dibuang ke lingkungan.
Sebagai langkah ke depan, Andika mendorong seluruh pengelola dapur MBG untuk segera melakukan perbaikan sesuai prosedur operasional standar. Ia mengingatkan bahwa program MBG merupakan program nasional yang akan terus diawasi dan dievaluasi secara ketat.
“Kalau tidak sesuai standar, bisa saja dapur tersebut diberi sanksi hingga penutupan. Jadi pembenahan harus segera dilakukan,” pungkasnya. (LW)
