Ahok vs DPRD DKI : Ini Penjelasan Mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI soal Pengadaan UPS

Inspektur Provinsi DKI Jakarta Lasro Marbun
Lampungway.com. Ahok vs DPRD DKI : Ini Penjelasan Mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI soal Pengadaan UPS : Pasca dikeluarkannya data pengadaan uninterruptible power supply (UPS) atau suplai daya untuk sekolah dalam APBD 2014 oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, kemelut APBD 2015 berbuntut pada dibentuknya panitia angket oleh DPRD DKI untuk melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Seperti yang dilansir dari Kompas.com. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun pun membenarkan adanya pengadaan senilai lebih kurang Rp 330 miliar tersebut. Ia mengaku kecolongan ketika pengadaan barang bernilai kontrak Rp 5,8 miliar per unit bisa lolos. [Baca Juga : Ahok vs DPRD DKI : Inilah Langkah Ahok Laporkan Dugaan Korupsi di DKI dari 2012-2015]
“Saya sudah dikasih tahu Pak Gubernur (tentang data tersebut). Saya waktu itu kaget anggaran itu bisa masuk. Padahal, pas pembahasan tidak ada,” kata Lasro saat dihubungi, Jumat (27/2/2015).
Lasro Marbun menjelaskan, anggaran untuk pengadaan barang tersebut tidak ada dalam pembahasan APBD DKI Jakarta 2014, tetapi anggaran masuk saat penyusunan APBD Perubahan DKI Jakarta 2014.
“Anggaran tersebut masuk pas APBD Perubahan. Anggaran itu terpisah. Adanya di sudin-sudin,” kata pria yang kini menjadi Kepala Inspektorat DKI Jakarta itu.
Sebelumnya Ahok membeberkan data pengadaan UPS di sejumlah sekolah yang berada di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Data tersebut sengaja dikeluarkan mengingat dalam APBD 2015 kembali ada anggaran pengadaan UPS untuk kelurahan dan kecamatan. Anggaran itu disebut Ahok masuk dalam total anggaran siluman Rp 12,1 triliun